 |
| Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tapanuli Utara, Drs. Henry M.M Sitompul, M.Si, mengikuti Rapat Koordinasi Sekda dan Bappeda seluruh Indonesia dalam rangka Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Non Kementerian dengan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan di Kampus IPDN Jatinangor. |
TAPUT-BERITAGAMBAR :
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) Drs. Henry M.M Sitompul, M.Si, mengikuti Rapat Koordinasi Sekda dan Bappeda seluruh Indonesia dalam rangka Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Non Kementerian dengan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, sejak 26 hingga 29 Oktober 2025.
Kegiatan ini diikuti oleh 1.104 peserta yang terdiri dari Sekda Provinsi dan Kepala Bappeda Provinsi, serta Sekda dan Kepala Bappeda Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia.
Rakor dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan menghadirkan sejumlah pejabat tinggi kementerian dan lembaga negara sebagai narasumber, di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Kepala BKN Sugeng Haryono, Dirjen Bina Keuangan Daerah A. Fatoni, Deputi Bappenas Medrilzam, Dirjen Kementerian Keuangan Askolani, Sekjen Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasa, Sekjen Kemendikdasmen Suharti, serta pimpinan dari berbagai lembaga nasional seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPS RI.
Selama empat hari pelaksanaan, peserta menjalani kegiatan layaknya para praja IPDN, mulai dari menginap di wisma dan barak praja, makan bersama di Menza, mengikuti apel dan upacara di lapangan parade, hingga menerima pembinaan dan pengarahan di Balairung Rudini.
Menurut Sekda Tapanuli Utara, kegiatan ini memberikan banyak manfaat strategis bagi daerah, khususnya dalam memahami arah kebijakan nasional di tengah tantangan efisiensi dan penurunan Transfer ke Daerah (TKD).
“Melalui Rakor ini diperoleh banyak informasi program strategis nasional yang dapat dioptimalkan oleh daerah. Selain itu, kami juga mendapatkan inspirasi dan praktik baik dari daerah lain yang bisa menjadi ide pengembangan di Tapanuli Utara,” ujar Henry.
Ia juga menambahkan bahwa kegiatan ini menjadi ajang mempererat kebersamaan antara pemerintah daerah se-Indonesia dan memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat dalam menyampaikan berbagai tantangan di daerah.
Pemerintah Pusat dalam arahannya menekankan pentingnya sinkronisasi program dan kegiatan antara pusat dan daerah, serta mendorong efektivitas pemerintahan berbasis sinergi dan kolaborasi. Selain itu, dilakukan pula clustering daerah berdasarkan kondisi fiskal, khususnya bagi daerah dengan pendapatan asli daerah rendah, belanja pegawai tinggi, dan beban pembayaran utang besar.
Adapun beberapa program prioritas nasional yang menjadi peluang bagi Kabupaten Tapanuli Utara antara lain, Subsidi energi dan kompensasi, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Perlindungan sosial (PKH, Kartu Sembako, JKN), Pendidikan (beasiswa, BOS, revitalisasi sekolah), Kesehatan (layanan dan pemeriksaan gratis, TBC), Ketahanan pangan (lumbung pangan, irigasi, modernisasi pertanian), Infrastruktur dan konektivitas, Subsidi non-energi (pupuk dan bahan pokok), Penguatan desa, koperasi, dan UMKM, Pembangunan perumahan rakyat, Akselerasi investasi dan perdagangan, Pertahanan semesta, serta Program layanan bagi kelompok rentan.
“Kami akan menindaklanjuti hasil Rakor ini dengan langkah-langkah konkret di daerah, agar Tapanuli Utara dapat menangkap setiap peluang program nasional yang relevan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutup Henry.(BG/TU)
