 |
| Mendagri memberi sambutan pada pembukaan Musrenbang RKPD Sumut 2027 di Hotel Santika Medan, Rabu (22/4/2026). |
MEDAN-BERITAGAMBAR:
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut tahun 2027 menjadi titik krusial bagi pemerintahannya di Provinsi Sumut bersama Wakil Gubernur Sumut Surya.
Gubernur Bobby memaksudkan titik krusial, karena di tahun 2027 nanti akan terlihat apakah ada hasil nyata dari implementasi program pembangunan di tahun 2025 dan 2026 sebagai pondasi awal.
"Apakah apa yang ditanamkan pondasi pada tahun 2025 kemarin dan 2026 ini sebagai langkah awal program-program yang berjalan, ini bisa dilanjutkan di 2027 atau tidak, ini bisa dikembangkan atau tidak," ujar Bobby.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Bobby pada pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sumut 2027, di Hotel Santika, Jalan Kapten Maulana Lubis, Rabu (22/4/2026).
Dihadapan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Gubernur Bobby menyampaikan lima basis pembangunan kawasan strategis Provinsi Sumut yang diterjemahkan dari tema Musrenbang RKPD Sumut 2027, di mana tema itu selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional 2027.
Kelima basis pembangunan kawasan strategis tersebut adalah kawasan strategis daerah, kawasan komoditas unggulan, kawasan swasembada pangan, air dan energi, dan kawasan transformasi serta kawasan konservasi/rawan bencana.
Selanjutnya dalam paparannya, Bobby menyebut seluruh program pembangunan di 2027, ditargetkan tidak hanya berlanjut, tetapi memberikan dampak nyata hingga 2029. "2027 ini menjadi penentu. Program yang sudah kita mulai harus benar-benar dirasakan masyarakat, bukan sekadar menjadi warisan," tegasnya.
Ia menyoroti sejumlah program prioritas yang terus diperkuat. Program sekolah gratis yang awalnya difokuskan di Kepulauan Nias pada 2026 kini diperluas ke wilayah terdampak bencana akhir 2025.
Mulai 2026, iuran komite sekolah di Kepulauan Nias resmi dihapus. Sementara daerah terdampak bencana ditargetkan sudah menikmati pendidikan gratis pada Juli tahun ini.
Di sektor kesehatan, Pemprov Sumut juga memperkuat layanan dengan menambah tenaga dokter spesialis. Saat ini, sebanyak 18 dokter tengah menjalani pendidikan di Universitas Sumatera Utara sebagai bagian dari program pemenuhan kebutuhan tenaga medis, khususnya di wilayah Kepulauan Nias.
Selaraskan dengan agenda nasional, Bobby menegaskan arah pembangunan Sumut 2027 diselaraskan dengan RKP Nasional yang mengusung tema "Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri."
Di tingkat provinsi, tema tersebut dipertajam menjadi penguatan daya saing daerah serta percepatan pemulihan pasca bencana.Tema ini kemudian dijabarkan ke dalam enam basis pembangunan yang menjadi fondasi kebijakan daerah.
Pemprov Sumut mengusung pendekatan pembangunan berbasis kawasan strategis untuk mendorong pertumbuhan yang merata dan berkelanjutan. Produktivitas menjadi salah satu fokus utama, dengan penguatan sektor unggulan seperti padi, jagung, dan cabai.
Bobby mengungkapkan, harga gabah kering giling dan jagung telah ditetapkan pemerintah pusat masing-masing Rp6.500 dan Rp5.500, bahkan harga pasar saat ini sudah melampaui angka tersebut.
Sementara itu, komoditas cabai menjadi perhatian khusus karena fluktuasi harga yang tinggi, yang saat ini berada di kisaran Rp9.000 hingga Rp12.000.
Dalam sektor investasi, Bobby menegaskan perubahan pendekatan. Sumatera Utara tidak lagi hanya mengandalkan industri besar, tetapi juga mendorong hilirisasi produk lokal.
Ia meminta setiap daerah menyiapkan feasibility study (FS) terhadap potensi unggulan seperti gambir, kopi, dan kelapa, guna menarik investasi yang lebih tepat sasaran.
"Pendekatan investasi harus adaptif dengan kondisi global. Kalau investasi luar negeri melambat, maka investasi dalam negeri harus kita dorong," ujarnya.
Di sisi pembiayaan, Bobby mengungkapkan adanya lonjakan signifikan alokasi anggaran RKP untuk Sumatera Utara, dari Rp2,1 triliun menjadi lebih dari Rp23 triliun.
Selain itu, melalui skema Transfer ke Daerah (TKD), Sumatera Utara menerima lebih dari Rp6 triliun dari total Rp10 triliun yang dialokasikan pemerintah pusat untuk tiga provinsi.
Ia berharap pada 2027 kebijakan pemotongan anggaran tidak terlalu besar, mengingat kebutuhan pemulihan pasca bencana masih tinggi.
Sebagai strategi implementasi, Pemprov Sumut menyiapkan lima pendekatan pembangunan daerah, salah satunya melalui penguatan kawasan pertumbuhan sebagai pusat ekonomi baru.
Pendekatan ini diharapkan mampu mengurangi kesenjangan antarwilayah sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh Sumut. "Target kita jelas, pertumbuhan harus berkualitas, merata, dan mampu menjawab tantangan pasca bencana," kata Bobby.(BG/MED)
