 |
| Lima Fraksi DPRD Samosir Tolak Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Soroti Kinerja Pemkab. |
SAMOSIR-BERITAGAMBAR :
DPRD Samosir serentak menolak Rancangan Peraturan DAERAH (Ranperda) Pertanggungjawaban APBD 2025, pada rapat paripurna DPRD Samosir, Rabu (29/7/2026) do gedung DPRD Samosir.
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Samosir yang berlangsung dinamis. Sebanyak lima fraksi DPRD Kabupaten Samosir kompak menyatakan belum dapat menerima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Sikap tersebut disampaikan dalam pandangan akhir fraksi yang dibacakan secara bergantian oleh Renaldi Naibaho dari Fraksi Perasatuan Demokrat Indonesia Raya (PDIR), Mian Fidelis Malau dari Fraksi Partai Golkar, Gimbet Situmorang dari Fraksi PDI Perjuangan, Juliana Pardede dari Fraksi NasDem dan Lasidos Limbong dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Dalam pandangan akhirnya, kelima fraksi pada prinsipnya menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten Samosir.
Berbagai catatan tersebut diminta menjadi bahan evaluasi serius terhadap pelaksanaan program, tata kelola pemerintahan, serta pengelolaan keuangan daerah.
Atas dasar berbagai evaluasi tersebut, lima fraksi menyatakan belum dapat menerima Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Samosir.
Meski menolak Ranperda pertanggungjawaban APBD, kelima fraksi menyatakan dapat menerima Ranperda tentang Pengelolaan Sampah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Samosir.
Sikap lima fraksi tersebut menjadi sorotan dalam rapat paripurna karena menunjukkan masih adanya sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian dan pembenahan dari Pemerintah Kabupaten Samosir sebelum pertanggungjawaban pelaksanaan APBD memperoleh persetujuan politik DPRD.
Rapat paripurna kembali diskorsing untuk agenda penyampaian tanggapan Pemerintah Kabupaten Samosir terhadap pandangan akhir fraksi-fraksi DPRD. (TS/BG)
