 |
| Wali Kota Medan, Rico Waas, dan jajaran pengurus APEKSI memberikan keterangan pers. |
MEDAN-BERITAGAMBAR :
Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) akan menyampaikan 10 rekomendasi strategis kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII APEKSI Tahun 2026 di Kota Medan.
Rekomendasi tersebut berisi berbagai usulan untuk memperkuat kapasitas pemerintah kota, mulai dari reformasi hubungan keuangan pusat dan daerah, percepatan pembangunan infrastruktur, transformasi digital, hingga penguatan ekonomi lokal dan kota berkelanjutan.
Ketua Dewan Pengurus APEKSI sekaligus Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan seluruh rekomendasi itu akan disampaikan langsung kepada Presiden beserta sejumlah menteri terkait sebagai bentuk dukungan pemerintah kota terhadap pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN).
“APEKSI mendukung penuh Program Strategis Nasional yang dicanangkan Presiden. Melalui rekomendasi ini kami juga menyampaikan berbagai kondisi riil dan tantangan yang dihadapi pemerintah kota agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif,” ujar Eri Cahyadi dalam konferensi pers usai penutupan Rakernas XVIII APEKSI di Grand City Hall Medan, Kamis (2/7/2026).
Didampingi Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, dan jajaran pengurus APEKSI, Eri menjelaskan rekomendasi pertama menitikberatkan pada penguatan kapasitas fiskal daerah melalui reformasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
APEKSI berharap adanya kejelasan pemanfaatan dana transfer ke daerah, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), serta perluasan ruang fiskal agar pemerintah kota memiliki keleluasaan dalam menjalankan program pembangunan.
APEKSI juga menyoroti kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Menurut Eri, apabila seluruh beban gaji P3K dibebankan kepada APBD, maka belanja pegawai di sejumlah daerah berpotensi melampaui batas ideal 30% sehingga mengurangi anggaran pembangunan.
“Kami mengusulkan agar kompensasi gaji P3K dapat didukung melalui APBN sehingga pemerintah kota tetap memiliki ruang fiskal yang cukup untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik,” katanya.
Dalam bidang infrastruktur, APEKSI mendorong percepatan pembangunan konektivitas antarwilayah guna mendukung pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Pemerintah kota juga meminta agar pembangunan infrastruktur dasar diprioritaskan pada wilayah yang masih membutuhkan konektivitas.
APEKSI turut mendorong transformasi tata kelola pemerintahan melalui integrasi data perlindungan sosial serta sinkronisasi sistem perizinan nasional dengan tata ruang daerah agar investasi dapat berjalan tanpa menimbulkan konflik di lapangan.
Persoalan lingkungan juga menjadi perhatian utama. Menurut Eri, pengelolaan sampah merupakan tantangan besar bagi kota-kota di Indonesia.
