 |
| Massa AMLPBP, melakukan aksi unjuk rasa ke PT AFN atau Regal Springs Indonesia menuntut, mengharga hak-hak warga di sekitar perusahaan budidaya ikan Nila itu. |
SAMOSIR-BERITAGAMBAR.COM
Ratusan Massa AMLPBP (Aliansi Masyarakat Lontung Peduli Bona Pasogit) melakulannaksi unjukrasa ke PT. Aqua Farm Nusantara (Regal Springs Indonesia), Sabtu (3/10) di Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara.
Koordinator AMLPBP Drahmenra Situmorang bersama masyarakat datang menggunakan kapal kayu ke perusahaan dengan tetap mematuhi protokoler kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah.
Drahmenta menyampaikan tuntutan masyarakat kepada perusahaan agar menghargai nilai kultur budaya dan adat istiadat, dimana perusahaan yang menumpang ditanah kelahiran masyarakat Lontung seakan tidak peduli dan menutup mata, hati dan pikiran mereka demi keuntungan yang lebih besar untuk perusahaan. Sehingga kami telah meras dijajah ditanah kelahiran sendiri.
Kami masyarakat Lontung sudah berulang-ulang kali menyuarakan persoalan ini, baik melalui pejabat-pejabat dari perusahaan, pemerintah desa, dan DPRD Samosir melalui Komisi III, namun perusahaan tidak peduli. Dengan ini kami AMLPBP menuntut agar perusahaan tidak lagi menarik keramba panen keperairan Si Tio-tio Tomok dikarenakan mengurangi pendapatan nelayan.
Dan berharap masyarakat lontung bisa kerjasama dengan dinas terkait dan perusahaan supaya bisa mencari solusi agar limbah ikan yang mati bisa pergunakan untuk membantu ekonomi rakyat. Selanjutnya, setiap persoalan diperusahaan yang melibatkan masyarakat Lontung kami minta agar terlebih dahulu diselesaikan sesuai dengan kultur dan budaya yang kami miliki.
Dengan melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah, Bhabinkamtibmas. Sehingga masyarakat dan perusahaan akan menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi mitra tanpa merugikan perusahaan, sebut Drahmenra Situmorang.
Sementara Anggota DPRD Samosir Paham Gultom yang turut hadir menjelaskan bahwa surat AMLPBP sudah masuk 2 hari lalu ke DPRD. “Di sini saya sampaikan kepada Pak Sakti Sinaga, Irfan maupun Hartoyo diutus penanggungjawab harus bisa mengambil keputusan terkait tuntutan masyarakat ini,” ujarnya.
Dijelaskan, perusahaan memberikan solusi kepada masyarakat untuk membentuk kelompok/membuat proposal ke perusahaan tetapi sampai sekarang tidak ada realisasinnya. Beginilah hal-hal yang tidak bisa dipercaya, dan mirisnya lagi masyarakat membentuk kelompok “Rappak Mardoton” tetapi tidak digubris perusahaan.
“Kalau tidak ada kepastian dari tuntutan masyarakat ini maka segala kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan harus distop. Dan panen pun tidak diperbolehkan sebelum tuntutan masyarakat ini bisa direalisasikan, jadi perusahaan jangan hanya memberi janji-janji,” katanya.
Tuntutan masyarakat ini harus diterima perusahaan, jadi saya sampaikan kita tunggu sampai tanggal 3 Desember yang sudah disepakati bersama dengan perusahaan, tambahnya.
Koordinator Aksi Drahmenra Situmorang mengatakan, sesuai kesepakatan dengan perusahaan bahwa kedua belah pihak sepakat atas masalah penarikan keramba kelokasi Pangambatan akan dikaji ulang.
Untuk CSR akan dibahas pada hari Selasa 6 Oktober 2020 dengan Ibu Dian Octavia, ucapnya sembari menambahkan tuntutan perekrutan tenaga kerja kedepannya jika ada penerimaan karyawan baru akan disosialisasikan ke 5 Desa yang ada di kenegerian Lontung.
Senior Manager Coorporate Pers and Comunication Kasan Mulyono, mengatakan, perusahaan menghormati masukan masukan dari masyarakat dan mempelajari dengan sungguh-sungguh dan mengadakan rapat hari ini. Perusahaan juga peduli dengan masyarakat dan mempunyai program dan tanggung jawab sosial, wujud tanggung jawab sosial kepada masyarakat, lingkungan dan karyawan.
“Perusahaan dengan program Kami Peduli menaburkan benih ikan di Danau Toba dan ini adalah salah satu mendukung pemerintah dalam program ketahanan pangan. Kemudian, perusahaan memiliki tim yang selalu melakukan pemantauan dan pengujian agar semua kegiatan memenuhi parameter yang ditetapkan pemerintah,” sebut Kasan Mulyono.
