 |
| Ormas yang tergabung dalam Aliansi Ormas Daerah Peduli Demokrasi mendatangi Kantor Bawaslu Samarinda, Sabtu (12/12/2020), menuntut Bawaslu kembali mengusut dugaan praktek politik uang oleh Paslon 02. Namun, Bawaslu tetap bersikukuh jika laporan tersebut tidak memenuhi unsur formil. TRIBUNKALTIM.CO |
SAMARINDA-BERITAGAMBAR.COM
Bawaslu Samarinda kembali digeruduk massa yang tergabung dalam Aliansi Ormas Daerah Peduli Demokrasi, Sabtu (12/12) malam.
Diduga, Ormas tersebut meminta Bawaslu Samarinda mengusut dugaan politik uang yang dilakukan paslon 02.
Ketua Bawaslu Samarinda Abdul Muin ketika dikonfirmasi, Minggu (13/12) pagi mengatakan proses tersebut dihentikan.
Hal tersebut karena selama proses pemeriksaan tidak ditemukan unsur pidana.
Pada aksi kali ini, puluhan anggota ormas itu meminta agar Bawaslu Samarinda harus bisa mengusut tuntas dugaan politik uang yang dilakukan pasangan calon (Paslon) nomor urut 02 yang telah dihentikan prosesnya sebab tak ditemukan unsur pidana.
Abdul Muin menginformasikan bahwa laporan yang didapatnya Jumat (11/12) tidak memenuhi unsur formil penindakan hukum.
"Kami tentu menindaklanjuti informasi tersebut. Namun dalam penyelidikan bahkan sampai kami turun ke lokasi kejadian, kami tidak menemukan unsur formil yang bisa terpenuhi dari laporan tersebut," ucap Abdul Muin.
Menurutnya mekanisme pelaporan yang dilakukan pelapor harus memenuhi unsur antara pelapor dan terlapor secara jelas.
"Saya memang sempat mendapat kiriman video dugaan ( politik uang ) itu. Kami langsung bergerak, tapi ketika kami coba menghubungi nomor tidak dikenal yang mengirim video itu, tiba-tiba nomornya sudah tidak aktif. Dari sini unsur formil pelapor belum terpenuhi. Namun kami tetap bergerak secara profesional," katanya.
(Tribunkaltim.co)
