 |
| Kapal Wisata Samosir berbiaya Rp2, 3 Miliar nyaris tenggelam ke dasar Danau, kolase dengan mantan Bupati Samosir Rapidin Simbolon, yang juga Ketua DPD PDIP Sumut . |
SAMOSIR-BERITAGAMBAR :
Sebagai mantan Bupati Samosir Periode 2016-2021, sangat prihatin dengan keadaan kapal wisata Samosir ini, yang sudah mampu membangun Opini publik terhadap Pariwisata Kabupaten Samosir.
Ada 7 poin tanggapan atas kondisi kapal berbiaya Rp2, 3 Miliar dari APBD Samosir TA 2017, ujar Rapidin Simbolon yang juga Ketua DPD PDIP Sumut ini, Selasa (7/9) yakni:
1. Seharusnya Pemerintah Kabupaten Samosir, dibawah kepemimpinan Bupati yang baru, harus mampu merawat kapal ini, bahkan harus lebih mampu mengimprovisasi kapal ini, agar lebih menarik dalam hal pelayanan para wisatawan yang berkunjung ke Samosir, karena kapal ini sudah mampu membangun image positif dari segi culture sebagai ikon pariwisata Kabupaten Samosir, dan sudah mampu menghasilkan PAD (2018-2021) Rp 587 Juta.
2. Sangat disayangkan kenapa Pemkab Samosir memberhentikan pegawai honor yang memasarkan dan yang merawat kapal ini.
3. Sangat disayangkan kenapa Pemerintah Kabupaten. Samosir merefocusing anggaran biaya pemeliharaan kapal ini, padahal sangat dibutuhkan, karena kapal ini harus dirawat/dipelihara dengan baik, Justru biaya untuk renovasi/pemeliharaan rumah dinas bupati yang ada di APBD 2021 yang seharusnya direfocusing, karena rumah dinas itu masih bagus dan sangat layak ditempati.
Bupati sudah tahu bahwa ada kerusakan kapal tersebut, sejak bulan oktober tahun 2020. Makanya dibuat anggaranya di APBD 2021 utk pemeliharaan Kapal tersebut. ehh...malah biaya pemeliharaan tersebut direfocusing.
4. Kapal Wisata Samosir ini, mempunyai efek multiplayer yang luar biasa, yaitu menghasilkan PAD, memberikan lahan pekerjaan bagi warga samosir, menjadi alat promosi wisata Samosir, mengangkat budaya karena adanya ornamen rumah bataknya yang sangat indah..dan sering disebut wisatawan Rumah Batak mengapung di Danau Toba.
5. Ibu Negara, Ibu Iriana Jokowi sangat mengapresiasi kapal ini, karena mengangkat dan menampilkan budaya lokal.
6. Untuk Audit kapal ini, tidak boleh lagi oleh inspektorat, harus dengan Aparat Penegak Hukum (APH), agar dapat diperiksa secara menyeluruh, baik pejabat Pemerintah terdahulu maupun Penerintah yang sekarang ini, agar terungkap secara terang benderang.
Pemerintah terdahulu (mantan Kadis Pariwisata dan Staf-red) perlu diperiksa, apakah pembuatannya sudah sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan.
Pemerintah sekarang ini, perlu diperiksa karena ada pembiaran, karena tindakan pembiaran dalam hal tidak merawat dan menjaga Asset pemerintah daerah adalah tindakan pidana, bahkan merefocusing anggaran yang sangat dibutuhkan, untuk merawat kapal ini, padahal dana tersedia, karena Pemerintah sebelumnya sudah mendapatkan begitu banyak DID (Dana Incentif Daerah).
7. Saya minta Pemerintah dan masyarakat tidak mempolitisasi karamnya Kapal ini, apalagi mempertontonkan pencitraan dengan karamnya kapal ini, dengan membela diri dan cendrung menyalahkan pihak-pihak lain.
