 |
| ASPAL jalan menuju Lingk IX, Kel. Bukit Kubu, Kec. Besitang, sudah puluhan tahun rusak parah, tapi ironisnya tak pernah mendapat perhatian dari Pemkab Langkat. |
LANGKAT-BERITAGAMBAR :
Kerusakan infrastruktur jalan kabupaten yang cukup parah di Lingk IX, Kelurahan Bukit Kubu, Kecamatan Besitang, tidak pernah menjadi perhatian Pemkab Langkat, padahal kerusakan sudah berlangsung selama puluhan tahun.
Masyarakat merasa sangat kesal, karena infrastruktur yang buruk di daerah mereka luput dari perhatian Pemkab Langkat. Rasa kesal warga ini wajar karena sudah tiga kali pergantian bupati, tapi kondisi jalan tak pernah berubah.
Pantauan Wartawan, Selasa (29/11), kondisi jalan hancur lebur bagikan kubangan kerbau. Lapisan permukaan aspal hancur dan nyaris tak kelihatan lagi. Kondisi jalan ini sangat becek dan sulit untuk dilintasi kenderaan.
Ruas jalan penghubung antar Lingk VIII-Lingk IX ini sudah sejak lama kupak kapik. Tingkat kerusakan semakin bertambah parah akibat mobilitas truk trailer pengangkut rel untuk proyek PT Kereta Api Indonesia (Persero).
Aktivitas truk pengangkut material besi rel memperparah laju kerusakan jalan. Warga merasa sangat terusik dengan kondisi ini, tapi mereka tak dapat berbuat banyak menghadapi kenyataan ini.
Kerusakan aspal jalan juga terdapat di wilayah Lingk VIII Simpang Tiga, tepatnya di bawah terowongan jalur kereta api. Kondisi aspalnya rusak parah. Kemudian, ruas jalan ini setiap saat tergenang air akibat tidak ada drainase.
Warga yang melintas di terowongan harus ekstra hati-hati, jika tidak, roda kenderaan, khususnya sepeda motor dan beca bisa saja terjebak ke dalam lubang jalan yang berisi air bercampur lumpur.
Ruas jalan kabupaten yang menghubungi dua lingkungan ini setiap harinya dilintasi ratusan pelajar tingkat SD sampai SMA. Sebagian dari pelajar menggunakan alat transportasi sepeda motor dan sebagiannya lagi menumpang jasa beca bermotor.
Warga berharap kepada Plt Bupati Langkat segera memperioritaskan pembangunan jalan di daerah mereka. Warga tidak terlalu banyak menuntut kepada pemerintah. Mereka hanya menuntut adanya pemerataan pembangunan. (BG/LK)
