 |
| Mendagri Tito Karnavian menyerahkan DP4 ke KPU untuk Pilkada 2024. |
JAKARTA-BERITAGAMBAR :
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyerahkan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) ke KPU untuk Pilkada 2024. Tito mengatakan data itu diambil dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri.
“Ya hari ini kita menyerahkan DP4 untuk Pilkada tanggal 27 November 2024. Data ini diambil dari data Dukcapil Kemendagri. Sehingga salah satu tugas, tanggung jawab daripada pemerintah untuk menyiapkan data potensial pemilih ini,” kata Tito di Gedung KPU, Jakarta, Kamis (2/5/2024).
Tito mengatakan total data penduduk potensial pemilih sebanyak 207.110.768 jiwa. Untuk laki-laki 103.228.748 jiwa dan wanita sejumlah 103.882.020 jiwa
“Ini dua kriteria, pertama tentunya yang punya hak pilih berdasarkan usia, 17 tahun pada tanggal 27 November nanti. Kedua, bukan anggota TNI/Polri, karena anggota TNI/Polri kan tidak memiliki hak pilih,” ujarnya.
“Nah, dari data yang tadi disampaikan jumlahnya 207.110.768 jiwa. Untuk yang laki-laki 103.228.748 jiwa, wanitanya sedikit lebih banyak 103.882.020 jiwa,” sambungnya.
Tito menyebut data itu bersifat dinamis. Tito mengatakan data bisa saja berubah karena beberapa faktor.
“Ini kita serahkan data ini. Tapi, data nanti kan dinamis, artinya dipengaruhi oleh data pindah alamat, data kematian, yang masuk menjadi anggota TNI Polri otomatis tidak punya hak pilih,” ujarnya.
Lebih lanjut, Tito meminta KPU agar melakukan validasi hingga sinkronisasi daftar pemilih terakhir (DPT). Hal itu, katanya, agar hak pilih setiap masyarakat dapat terdata dengan baik.
“Kemudian sambil jalan nanti dengan KPU, KPU melakukan validasi, sinkronisasi berdasarkan basis data yang lain, DPT dan kami akan terus jalan juga bila ada perubahan. Sehingga pada waktu hari H kita harapkan semua yang memiliki hak pilih itu betul-betul mereka terdata,” kata Tito.
Tito pun mengharapkan dukungan dan kerja sama KPU dalam menjaga keamanan data pribadi pemilih. Dia juga meminta KPU untuk terus berkoordinasi terkait pembaruan data.
“Saya mengharapkan dukungan dari KPU selain kerja sama, koordinasi yang terus dijalin sambil untuk mengupdate data ini. Yang kedua adalah sistem sekuritinya, karena menyangkut data yang harus dilindungi, menyangkut data masyarakat” tutur Tito.(BG/JKT)
