 |
| Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, hadiri Munas VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) VII di Surabaya. |
MEDAN-BERITAGAMBAR :
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengungkapkan banyak hal yang bisa dipelajari dari Munas VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) VII di Surabaya.
"Di dalam ajang ini diperoleh berbagai informasi dan ruang berbagi tentang hal-hal yang menjadi concern, antara lain persampahan, infrastruktur, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah," ujar Rico Waas.
Orang nomor satu di Pemko Medan ini mengatakan melalui ajang ini, para wali kota juga bisa langsung berkomunikasi dengan pemerintah pusat tentang pengembangan kota agar maju dan meningkatkan PAD.
Dalam perhelatan ini tergambar bahwa para wali kota mempunyai grand plan dan memikirkan kemajuan kota agar bisa bersaing di tingkat dunia.
"Inilah keinginan kita semua, agar seluruh kota maju," ungkapnya.
Soal penanganan persampahan Rico mengatakan, pihaknya sedang mempelajari dan pemerintah pusat tampak concern soal ini. "Kita ingin berkomunikasi dan berkosultasi apa arahan-arahan dari pemerintah pusat," ujarnya.
Dia menambahkan, banyak pihak yang datang ke Pemko Medan untuk menawarkan sistem persampahan mulai dari kecamatan hingga ke TPA. "Kita akan solusi terbaik.Pastinya dengan kontur kota yang berbeda-beda pasti punya solusi yang berbeda-beda pula."
Munas APEKSI di Grand City Surabaya ini dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya. Dalam acara itu Bima membahas soal kebijakan efisiensi yang diterapkan Pemerintah Pusat hingga daerah.
Ada 10-11 di Indonesia yang PAD (Pendapatan Asli Daerah) kuat dibanding transfer dari pusat,” ucapnya.
Targetnya, 2045 mendatang, seluruh kota di Indonesia bisa punya kapasitas fiskal yang kuat.
“Mimpi kita menuju 2045, 98 kota di Indonesia punya kapasitas fiskal semakin kuat dari tahun ke tahun,” tuturnya lagi.
Target itu menurutnya akan tercapai dengan kebijakan efisiensi yang sudah diterapkan pemerintah.
“Efisiensi itu menguatkan ruang fiskal, efisiensi itu investasi, efisiensi itu visi jangka panjang, membangun pendekatan baru, kultur baru, cara baru, menghilangkan yang mubazir agar tercipta ruang fiskal yang kokoh,” bebernya lagi.
Ia berharap, semua sepaham, efisiensi untuk menggunakan kepentingan yang bermanfaat langsung untuk rakyat.
Bima juga mengingatkan seluruh kepala daerah memperkuat sinergi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Bangun hubungan yang mesra, bangun stabilitas politik atas dasar kekeluargaan dengan Forkopimda, persoalan ormas itu tentang koordinasi dengan Forkopimda. Banyak persoalan selesai ketika Forkopimda solid kompak dengan bapak ibu,” ujarnya.
Munas APEKSI ini diisi berbagai acara antara lain Forum Nasional Komunikasi dan Digital (KomDigi), Indonesia-Korea Smart City Forum & Business Matching, Coaching Clinic, serta Expo KomDigi.
Kegiatan ini kolaborasi antara Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Kinarya Cipta Kreasi, serta Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA) Surabaya. Lalu, didukung Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian Dalam Negeri, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta para mitra pembangunan ekosistem digital di bidang TIK dan smart city dari dalam maupun luar negeri. Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Medan, Arrahmaan Pane.
Forum ini
Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya sekaligus Ketua Dewan Pengurus APEKSI mengetengahkan pentingnya aplikasi terintegrasi seluruh kota untuk mendukung digitalisasi pemerintahan.
"Menggerakkan UMKM, ekonomi, perencanaan anggaran, harus bisa diperkuat dengan digitalisasi,” ucapnya ketika membuka Forum Komdigi itu.
Aplikasi terintegrasi, sebutnya, menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing kota. "Kepentingan untuk aplikasi pemerintahan, bisa dialihkan ke pembiayaan warga miskin."(BG/MED)
