 |
| Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan pada kegiatan pendampingan implementasi program makan bergizi gratis di Medan. |
MEDAN-BERITAGAMBAR :
Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan keberhasilan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Utara tidak hanya bergantung pada infrastruktur, tetapi juga pada ketersediaan bahan pangan lokal dan penerapan standar gizi yang tepat.
Hal ini disampaikan Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, dalam kegiatan pendampingan implementasi program MBG di satuan pendidikan se-Sumut, Selasa (26/8/2025).
Menurut Tigor, salah satu tantangan utama dalam menjalankan MBG adalah memastikan pasokan bahan baku seperti sayur, ikan, daging, dan telur tersedia secara berkelanjutan.
"Teman-teman di daerah harus sangat memperhatikan stok bahan pangan. Ketika seluruh dapur MBG berjalan serentak, dari mana pasokan pertanian itu bisa datang secara konsisten? Itu yang harus kita pikirkan bersama," ujarnya.
Tigor juga menekankan penyusunan menu MBG harus mengikuti standar gizi nasional serta disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Salah satunya termasuk pemberian susu yang akan diatur oleh tenaga ahli gizi di setiap sekolah atau dapur MBG.
“Ada standar menu dan standar gizi yang menjadi acuan. Setiap ahli gizi akan menentukan kapan peserta didik menerima susu, menyesuaikan dengan anggaran yang ada,” katanya.
Dalam presentasinya, ia merinci asupan makan siang untuk siswa SD/MI (kelas 1–6) harus mencakup 20–25% dari Angka Kecukupan Gizi (AKG) harian. Untuk jenjang SMP/MTs dan SMA/MA, asupan makan siang dianjurkan memenuhi 30–35% AKG, sementara makan selingan sebesar 5–15% AKG.
Takaran zat gizi juga akan dibedakan berdasarkan jenjang pendidikan, mulai dari kandungan protein, energi, lemak, hingga vitamin yang dibutuhkan.
Tigor menambahkan pemetaan kebutuhan dan ketersediaan gizi ini penting untuk memastikan program MBG tidak hanya berjalan, tetapi juga berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas kesehatan dan kecerdasan siswa.
Tigor mengungkapkan saat ini terdapat sekitar 172 SPPG di Sumut, namun angka tersebut masih jauh dari kebutuhan ideal untuk menjangkau seluruh wilayah pendidikan di provinsi ini.
“SPPG itu harus dibangun oleh pihak-pihak yang benar-benar tergerak. Karena itu, kami terus melakukan sosialisasi agar semakin banyak pihak yang paham bahwa proses pembangunan dapur MBG harus melalui mekanisme yang melibatkan persetujuan dari BGN,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kemudahan regulasi dan kelancaran aliran dana agar pelaksanaan program di lapangan tidak terkendala.
BGN, kata Tigor, telah memetakan seluruh wilayah yang belum memiliki dapur MBG. Jika hingga akhir Oktober 2025 masih terdapat lebih dari 100 titik yang belum terisi, pihaknya akan mengambil langkah percepatan.
“Saat ini semuanya sudah kami petakan. Kami sangat berharap dukungan dari berbagai pihak untuk mempercepat pembangunan dapur-dapur ini,” ucapnya. (BG/Med)
