 |
| Mahasiswa Unjukrasa ke DPRD Sumut, Sampaikan 12 Tuntutan Rakyat. |
MEDAN-BERITAGAMBAR :
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa USU Bergerak, menggeruduk Gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol Medan Selasa (26/8/2025).
Di depan gedung dewan, mereka membacakan 12 Tuntutan Rakyat, yang dimaksudkan sebagai bentuk kritik terhadap maraknya praktik korupsi, oligarki politik, serta kebijakan publik yang dinilai tidak memihak rakyat.
Mahasiswa menegaskan tuntutan merek adalah cermin kegelisahan publik terhadap kekuasaan yang semakin jauh dari kepentingan rakyat.
“Kami mahasiswa berdiri bersama rakyat untuk menolak kebijakan yang menindas dan menuntut keadilan,” tambah salah seorang perwakilan mahasiswa di sela aksi.
Pantauan wartawan, jalannya aksi berlangsung tegang. Sebagai simbol perlawanan, massa sempat membakar ban bekas di depan gerbang kantor dewan.
Situasi semakin memanas ketika mahasiswa mencoba merangsek masuk ke dalam gedung, hingga terjadi aksi saling dorong dengan aparat kepolisian yang berjaga.
“Kami datang bukan untuk hura-hura, tapi untuk menyuarakan kegelisahan rakyat. DPR dan pemerintah telah jauh dari amanah rakyat, hidup mewah, sementara rakyat menderita,” teriak salah satu orator dari atas mobil komando.
Dalam pernyataan sikapnya, massa membacakan 12 Tuntutan Rakyat:
Hapus tunjangan mewah DPR yang dinilai hanya memanjakan gaya hidup elit politik.
Gaji DPR harus proporsional dengan UMK/UMP agar wakil rakyat merasakan langsung kehidupan buruh.
Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Anti Korupsi.
Transparansi hasil audit BPK dan KPK agar tidak hanya berputar di meja elit.
Pengalihan anggaran perjalanan dinas DPR untuk program pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat.
Revolusi partai politik guna menghentikan praktik oligarki dan kartel politik.
Pengawalan RKUHP agar tidak menjadi alat represif terhadap rakyat.
Pengesahan RUU Masyarakat Adat.
Pembatalan UU TNI yang dianggap membuka ruang kembalinya dwifungsi militer.
Penolakan RUU Polri yang dinilai memberikan kewenangan berlebihan.
Pengusutan kasus-kasus korupsi di Sumatera Utara, mulai dari UMKM Center, pembangunan jalan, Lapangan Merdeka hingga Stadion Teladan.
Evaluasi kepemimpinan Gubernur Sumut Bobby Nasution yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. (BG/MED)
