 |
| Kajati Sumut Dr Harli Siregar SH MHum memimpin penerimaan pengembalian kerugian keuangan negara dari PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial (DMKR) dengan nilai total Rp 150 miliar untuk selanjutnya dilakukan penyitaan oleh penyidik. |
MEDAN-BERITAGAMBAR :
Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara (Kejatisu) memperlihatkan tumpukan uang senilai Rp 150 miliar hasil sitaan kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan/penjualan/pengalihan aset PTPN I Regional I oleh PT Nusa Dua Propertindo (NDP) untuk pembangunan perumahan Citralanddi daerah Sampali, Helvetia, dan Tanjung Morawa melalui Kerja Sama Operasional (KSO) dengan PT Ciputra Land seluas 8.077 hektar.
“Kami menerima pengembalian kerugian keuangan negara dari PT DMKR dengan nilai total Rp150 miliar untuk selanjutnya dilakukan penyitaan oleh penyidik,” kata Kajati Sumut, Harli Siregar, saat konferensi pers di Kantor Kejati Sumut, Rabu (22/10/2025).
Uang tersebut dikembalikan PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial (DMKR) selaku investor atau pengembang perumahan Citraland, sebagai upaya penyelamatan dan pemulihan keuangan negara dari penanganan tindak pidana korupsi.
Sebagaimana diketahui, dalam penanganan perkara tersebut, tim penyidik telah melakukan penahanan terhadap 3 tersangka, yakni Askani (Kepala Kantor Wilayah BPN Sumut tahun 2022-2024), Rahim Lubis (Kepala Kantor BPN Deli Serdang tahun 2023-2025) dan Iman Subakti (Direktur PT NDP), dimana proses penyidikan sampai saat ini masih terus dilakukan secara intensif oleh tim.
Kajati Sumut, Dr Harli Siregar SH MHum didampingi Aspidsus Mochamad Jefry dan Plh Kasi Penkum M Husairi dalam konferensi pers di Kejati Sumut menyebutkan, dalam perkara ini tim penyidik tentunya mempertimbangkan penegakan hukum yang berkeadilan dapat dicapai dimana hak-hak para konsumen yang beritikad baik harus dijamin dan jalannya operasionalisasi korporasi dapat terjaga di satu sisi.
“Di sisi lain penegakan hukum represif dan pemulihan hak-hak negara harus dilakukan,” katanya.
Kata Harli, jaksa selaku penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi penjualan aset PTPN I Regional I ini berupaya tidak semata-mata menghukum para pelaku, tetapi juga berupaya untuk memulihkan kerugian keuangan negara.
“Penyidik juga mempertimbangkan untuk melakukan penyitaan terhadap aset-aset yang sedang berperkara namun dengan pengembalian kerugian keuangan negara ini akan diperhitungkan bahwa para pelaku dengan kesadarannya telah mengembalikan atau beritikad baik dalam rangka pemulihan keuangan negara,” jelasnya.
Sementara Aspidsus Kejatisu Mochamad Jefry menyampaikan, terhadap nominal kerugian keuangan negara secara riil sampai saat ini masih dalam proses perhitungan dan penyidik akan terus menunggu upaya pengembalian kerugian keuangan negara.
“Tentunya nanti akan dikaitkan dengan besaran kerugian keuangan negara yang timbul dalam perkara ini,” ujarnya.
“Dengan adanya upaya nyata pengembalian kerugian negara ini, penyidik menimbau dan mengharapkan agar para konsumen perumahan yang telah beritikad baik agar tetap tenang dan masyarakat pada umumnya tidak terprovokasi sekiranya ada upaya illegal dalam penguasaan aset yang sedang berperkara tersebut.” kata Aspidsus.
Plh Kasi Penkum Husairi menambahkan, bahwa terhadap uang Rp 150 miliar ini tersebut selanjutnya akan dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk kemudian dititipkan pada Bank Mandiri cabang Medan.
“Pengembalian kerugian keuangan negara ini merupakan suatu hal yang positif yang dilakukan oleh orang yang secara sadar telah mengakui ataupun telah beritikad baik sehingga secara tidak langsung telah membantu tim penyidik dalam upaya pengembalian dan penyelamatan kerugian keuangan negara dari penanganan perkara tindak pidana,”ujarnya.(BG/MED)
