 |
| Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Maruarar Sirait, didampingi Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom, meninjau langsung rumah yang akan dibangun dari program bedah rumah Lumban Sinaga III Sosor Tolong. |
SAMOSIR-BERITAGAMBAR :
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Maruarar Sirait, didampingi Bupati Samosir, Vandiko Timotius Gultom, meninjau langsung rumah yang akan dibangun dari program bedah rumah dan penataan kawasan pemukiman di Desa Tomok, Dusun III dan Lumban Sinaga III Sosor Tolong Huta Bolon, Kecamatan Simanindo, Rabu (25/3/2026) sore.
Dalam kunjungan kerjanya, Menteri PKP turut didampingi Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II, Ir. Wahyu Adi Satriawan, S.T., M.T., beserta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Kunjungan ini bertujuan untuk merealisasikan program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan tersebut. Program ini merupakan bagian dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Maruarar Sirait menegaskan bahwa program BSPS harus tepat sasaran serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Selain itu, kualitas pembangunan juga menjadi perhatian utama pemerintah.
“Bantuan renovasi RTLH dan 26 program lainnya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 ini harus tepat sasaran dan berdampak langsung kepada masyarakat. Pembangunannya juga harus berkualitas tinggi, ” ujarnya.
Ia menjelaskan, pada tahun 2026 sebanyak 500 unit rumah warga dari total 3.056 rumah tidak layak huni akan direnovasi. Selain itu, sebanyak 56 unit rumah adat juga akan diperbaiki, disertai pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan lingkungan, drainase, dan fasilitas lainnya.
Secara keseluruhan, total penanganan kawasan permukiman tersebut mencapai luas 41, 80 hektare, yang meliputi Desa Tomok seluas 29, 86 hektare serta Desa Tomok Parsaoran di 13 titik dengan luas 11, 94 hektare.
Pemerintah berharap program ini dapat meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus mendukung penataan kawasan permukiman yang lebih layak dan berkelanjutan di Kabupaten Samosir., “tambahnya.
Maruarar juga meminta masyarakat Samosir melakukan kontrol sosial pada setiap tahapan pelaksanaan, dan Pegawai Kementerian juga diminta untuk tidak korupsi.
"Mohon kepada Kejari Samosir dan Polres Samosir untuk menangkap pelaksana yang nantinya bekerja tidak sesuai regulasi yang berlaku, "pinta Maruarar kepada Kejari Samosir.
Bupati Samosir Vindiko Timotius Gultom dalam kesempatan itu, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat di Kabupaten Samosir dan berharap bantuan BSPS dapat dimanfaatkan dengan baik oleh penerima sehingga kualitas tempat tinggal menjadi lebih layak, sehat, dan aman.
“Program ini sangat membantu masyarakat kami, khususnya dalam meningkatkan kualitas rumah yang sebelumnya kurang layak huni. Kami berharap ke depan kuota bantuan dapat terus ditingkatkan, ” ujar Bupati Samosir Vindiko Timotius Gultom.(BG/TS)
