DAERAHNEWSSUMUT

Wakil Bupati Asahan Pimpin Upacara Hari Otonomi Daerah

Senin, 27 April 2026, 12:50 WIB
Last Updated 2026-04-27T05:50:41Z

 

Wakil Bupati Asahan Rianto memimpin Upacara Hari Otonomi Daerah XXX Tahun 2026 di halaman Kantor Bupati Asahan, Senin (27/4/2026).


ASAHAN-BERITAGAMBAR :

Pemerintah Kabupaten Asahan melaksanakan Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXX Tahun 2026 di halaman Kantor Bupati Asahan, Senin (27/4/2026) sekitar pukul 08.00 WIB. Upacara dipimpin Wakil Bupati Asahan Rianto.


Apel berlangsung tertib dan khidmat serta diikuti jajaran Forkopimda, ASN, dan peserta lainnya. Kegiatan ini merupakan bagian dari peringatan nasional Hari Otonomi Daerah sebagai evaluasi dan penguatan penyelenggaraan pemerintahan daerah.


Turut hadir Wakapolres Asahan Selamat Riayadi, perwakilan Dandim 0208 Asahan, perwakilan Kajari Asahan RM Yusuf Trisnajaya, perwakilan Danlanal Asahan, Ketua DPRD Asahan Efi Irwansyah Pane, serta para Asisten, Staf Ahli, dan OPD di lingkungan Pemkab Asahan.


Dalam kesempatan itu, Rianto membacakan amanat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dalam pidato tersebut disampaikan bahwa peringatan Hari Otonomi Daerah menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat melalui pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.


Bertem “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, Mendagri menekankan pentingnya kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.


Sejumlah langkah strategis yang ditekankan antara lain sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, reformasi birokrasi berbasis hasil dan digitalisasi, penguatan kemandirian fiskal daerah, serta fokus pada pelayanan dasar dan pengentasan ketimpangan.


Selain itu, pemerintah daerah juga didorong menghadapi tantangan global seperti ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, perubahan iklim, dan perkembangan teknologi.


Upaya konkrit yang perlu dilakukan meliputi penguatan swasembada pangan dan energi, pengelolaan sumber daya air berkelanjutan, serta mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi.


Dalam amanat tersebut juga ditekankan pentingnya efisiensi anggaran sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, dengan prinsip kegiatan dilaksanakan secara sederhana, optimalisasi sumber daya, serta menghindari pemborosan yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat.(BG/AS) 



TRENDINGMore