 |
| Wabup TAPTENG Terima Audensi Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPPA RI dan Direktur Yayasan PULIH. |
TAPTENG:
Wakil Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Mahmud Efendi, menerima kunjungan Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Irjen Pol. (Purn.) Desy Adriani, bersama Direktur Yayasan PULIH, Dr. Livia Iskandar, M.Sc., beserta rombongan, Wabup TAPTENG Terima Audensi Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPPA RI dan Direktur Yayasan PULIH.
Pertemuan ini dalam rangka audiensi dan penguatan koordinasi perlindungan perempuan dan anak pascabencana.
Pertemuan strategis yang berlangsung di Ruang Rapat Cendrawasih Kantor Bupati Tapanuli Tengah ini turut dihadiri oleh unsur Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Forkopimda, serta perangkat daerah terkait di lingkungan Pemkab Tapanuli Tengah.
Wakil Bupati Mahmud Efendi menyambut baik dan mengapresiasi kehadiran Kemen PPPA dan Yayasan PULIH. Menurutnya, sinergi lintas sektor ini sangat esensial untuk memperkuat penanganan dampak bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah yang saat ini masih berada dalam tahapan pemulihan pascabencana tahun 2025.
"Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sangat membutuhkan arahan, bimbingan, dan petunjuk teknis dari Kementerian agar berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan dapat ditangani secara tepat, terstruktur, dan bersinergi," ujar Mahmud Efendi.
Ia menegaskan bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, melainkan juga harus memprioritaskan aspek perlindungan sosial, keamanan, serta dukungan psikososial bagi kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak.
Sementara itu, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Irjen Pol. (Purn.) Desy Adriani, menyampaikan bahwa audiensi tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut koordinasi dan kolaborasi dalam memperkuat Subklaster Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Pemberdayaan Perempuan (PPKBGPP) di Kabupaten Tapanuli Tengah.
Ia mendorong agar Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah segera melakukan pengukuhan struktur subklaster melalui Surat Keputusan (SK) Bupati, sekaligus menyusun daftar forum dan instansi lokal yang akan dilibatkan dalam koordinasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terdampak bencana.
Desy Adriani juga menyoroti pentingnya ketersediaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia, khususnya data perempuan dan anak. Data tersebut diperlukan sebagai dasar dalam menentukan intervensi dan kebijakan yang tepat sasaran.
Ia menambahkan bahwa kondisi pascabencana berpotensi meningkatnya kerentanan terhadap Kekerasan Berbasis Gender (KBG), maupun tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Karena itu, penguatan layanan rujukan, edukasi, pendampingan psikososial, pemberdayaan ekonomi serta keterlibatan aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan dan penanganannya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Yayasan PULIH, Dr. Livia Iskandar, M.Sc., memaparkan peran Yayasan PULIH dalam memberikan dukungan psikososial berbasis komunitas, khususnya kepada perempuan dan remaja yang terdampak bencana.
Yayasan PULIH telah melaksanakan berbagai program pemulihan psikososial di sejumlah wilayah yang mengalami konflik maupun bencana. Dalam program yang saat ini berjalan, tim lapangan telah ditempatkan di beberapa wilayah, termasuk Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga, untuk melakukan pengumpulan data dan kajian cepat mengenai risiko kekerasan berbasis gender pascabencana.
Livia Iskandar menyampaikan bahwa hasil kajian awal di lapangan menunjukkan adanya sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian dan penanganan bersama. Salah satunya berkaitan dengan kebutuhan perlindungan korban kekerasan serta penguatan mekanisme rujukan dan pendampingan.
Ia menekankan bahwa perlindungan terhadap korban harus menjadi prioritas, termasuk memastikan korban mendapatkan pendampingan, layanan psikososial dan akses terhadap mekanisme perlindungan serta penanganan hukum yang sesuai.
“Pemulihan pascabencana harus dilakukan secara bersama-sama. Kolaborasi pemerintah, masyarakat sipil, lembaga layanan dan seluruh pemangku kepentingan sangat penting agar masyarakat dapat bangkit lebih cepat dan pulih lebih kuat,” kata Livia.(BG/TT)
