 |
| Ketua DPRD Samosir Saut Tamba didampingi Nasip Simbolon dan Sekda Jabiat Sagala, pada rapat pembahasan P-APBD 2020. |
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Samosir gelar pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan APBD Tahun 2020 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Rabu, (2/9) di Hotel Gorat Kecamatan Palipi.
Pembahasan yang digelar dua hari, dipimpin Ketua dan Wakil Ketua DPRD Samosir, Saut Martua Tamba, Nasip Simbolon, anggota Banggar, TAPD serta Jepala Orgsnisai Perangkat Daerah (OPD).
Saut Martua Tamba meminta penjelasan lebih rinci terkait alasan-alasan pergeseran atau penambahan sejumlah anggaran antar SKPD ataupun antar program-program strategis yang direncanakan.
Diketahui pada rapat Badan Anggaran pembahasan tersebut bahwa perubahan kebijakan umum APBD yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya yang mengalami perubahan dan tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran.
"Sebagaimana yang telah kita alami dan rasakan bersama, bahwa pandemi virus corona disease yang melanda dunia dan Indonesia saat ini telah memaksa untuk mengubah arah kebijakan publik di tingkat daerah khususnya Kabupaten Samosir," ungkap Ketua TAPD Samosir, Jabiat Sagala.
Adapun beberapa poin terkait perubahan rancangan anggaran yang disampaikan diantaranya, mengenai sisi pendapatan asli daerah yang sebelumnya direncanakan sebesar Rp 71,9 miliar turun menjadi Rp59, 3 miliar atau mengalami penurunan sebesar Rp12, 6 miliar.
"Sedangkan untuk dana perimbangan yang direncanakan sebesar Rp668,3 miliar mengalami penurunan sebesar Rp109, 8 miliar menjadi Rp558, 5 miliar," ujar Sekda Samosir itu.
Dari sisi anggaran belanja daerah juga terjadi perubahan, dimana pada APBD anggaran tahun 2020 yang direncanakan sebesar Rp 415, 4 miliar terjadi penurunan Rp89, 1 miliar atau menjadi Rp326, 3 miliar.(BG/TS)
