 |
| DPRD Samosir bersama Pemkab Samosir bahas R-APBD Samosir TA 2021 selama tiga hari (29-31/10) di Hotel Atsari Parapat, Kota Turis di Kabupaten Simalungun. |
SAMOSIR-BERITAGAMBAR.COM
Meskipun kasus positif COVID-19 di Kabupaten Samosir, melonjak, dan suasana sulitnya keuangan daerah di masa pandemi ini, tetap saja tidak menjadi penghambat bagi DPRD dan Pemkab Samosir untuk melaksanakan rapat Pembahasan Rancangan APBD Samosir Tahun 2021 di Hotel Atsari Parapat, Simalungun.
Pembahasan yang dilakukan DPRD Samosir dengan Pemerintah Samosir di musim libur cuti bersama terhitung sejak Sabtu (29-31/10).
Hal itu disampaikan Sekretaris DPRD Samosir Marsinta Sitanggang, Kamis (29/10).
Akibatnya rapat pembahasan yang dilakukan di Kota Turis Parapat tersebut, mengundang tandatanya bagi masyarakat Samosir. Bahkan terkesan memaksakan pembahasan di luar kota dimasa pandemi Covid-19 saat ini. Banyak anggapan, pembahasan tersebut syarat dengan kepentingan dan tidak pro rakyat.
Ketua LSM ICW Samosir, menyayangkan sikap DPRD dan pemda yang menghabiskan anggaran ratusan juta rupiah hanya untuk pembahasan R-APBD di luar kota. Cukup di daerah saja. Banyak tempat yang layak untuk itu. Apalagi kegiatan yang dipaksakan di luar daerah, tidaklah mencerminkan sikap efesiensi dalam penggunaan anggaran dan pro rakyat.
“Sudah saatnya pihak DPRD dan Pemda memikirkan efisiensi terhadap penggunaan anggaran. Dimana, jika tidak memungkinkan lebih baik pembahasan anggaran dilakukan di daerah saja, karena pemerintah telah memiliki gedung yang representatif untuk melakukan kegiatan tersebut,” ujar Pardiman.
Menurutnya, pembahasan anggaran di luar daerah sudah pasti menelan biaya yang tidak sedikit. “Jika pembahasan anggaran ini dilaksanakan dalam daerah, tentunya sudah menghemat biaya. Dan dana tersebut bisa dialihkan atau digunakan untuk program- program kerakyatan,” ungkapnya
Katanya, pembahasan luar daerah membutuhkan anggaran transportasi, biaya hotel, sewa ruangan, biaya makan minum dan biaya perjalanan dinas. “Dan uang yang dianggarkan untuk pembahasan di luar daerah tadi, bisa kita dialihkan ke program yang dibutuhkan masyarakat, dengan catatan pembahasan anggaran dilaksanakan dalam daerah,” jelasnya.
Hal senada juga disampaikan warga Samosir, Hotdon Naibaho.
Hotdon menilai sikap legislatif dan eksekutif terkesan di Kabupaten Samosir tak ada pembangunan atau gedung yang bisa dimamfaatkan.
“Seharusnya, katanya DPRD dan Pemda mempertimbangkan kondisi keuangan daerah. Ditambah lagi masyarakat kita sudah menjerit dengan keadaan ekonomi saat ini.
“Alangkah baiknya DPRD dan pemda melaksanakan rapat di Kantor DPRD saja.
Warga Samosir meminta agar DPRD dan pemda menghentikan semua kegiatan di luar daerah. “Hentikan dulu kegiatan di luar daerah, saat ini masih dalam masa pandemi covid19. Jangan sampai anggota DPRD dan Pemda yang keluar daerah ini pulangnya membawa virus Covid19," ujar Hotdon.(BG/TS)
Kantor DPRD Samosir.
