 |
| Polisi amankan pelaku Pungli di Tanjung Priok, Jakarta Utara. |
JAKARTA-BERITAGAMBAR :
Polisi amankan 49 orang pelaku Pungli di Terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara. Hal itu setelah Presiden Jokowi menelepon Kapolri karena keluhan sopir kontainer yang kerap mendapat pungli.
Polisi amankan 49 orang pelaku Pungli di Terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara. Hal itu setelah Presiden Jokowi menelepon Kapolri karena keluhan sopir kontainer yang kerap mendapat pungli.
Seorang sopir harus mengeluarkan setidaknya Rp 45.000 per hari untuk pungli. Berdasarkan data yang dihimpun sebelum masa pandemi Covid-19, setidaknya ada 12.000 lebih kontainer yang beroperasi di Pelabuhan Tanjung Priok. Jika dirata-rata, setidaknya ada Rp 540 juta uang sopir yang menguap di jalan tersebut setiap harinya. Jika Dihitung dalam sebulan sekitar Rp 16,2 miliar.
Praktik pungli ini pun terungkap dari telepon Presiden Jokowi kepada Kepolri Jendral Listyo Sigit.
Jokowi meminta polisi menyelidiki setelah mendapat laporan dari sopir kontainer yang mengeluhkan banyaknya pungutan liar di perbatasan Dermaga JICT dan Terminal Peti Kemas Koja.
Dari situlah, aparat Polres Pelabuhan Tanjung Priok menangkap koordinator pungli di Jakarta International Container Terminal (JICT) bernama Achmad Zainul Arifin.
Zainul ditangkap pada Jumat (11/6/2021) malam. Penangkapan itu merupakan hasil pengembangan tujuh tersangka pungli sebelumnya.
Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Putu Kholis mengatakan, pada proses penangkapannya, polisi menyita barang bukti berupa sepasang sepatu yang diduga dibeli dari uang pungli.
"Barang bukti satu buah sepatu bola merk Adidas berwarna hitam hasil pembelian uang pungli senilai Rp 2.700.000," katanya, Sabtu (12/6/2021) seperti dikutip dari Kompas.TV.
Bukan hanya Adidas, polisi juga menyita uang tunai sebesar Rp 600 ribu hasil pungli.
"Rinciannya, 120 lembar pecahan Rp 5.000," terang Putu.
Kata Putu, koordinator pungli tersebut menerima setiap uang hasil pungutan yang dilakukan oleh operator RTG. Nominalnya bervariatif dari Rp 5 ribu-Rp 20 ribu.
"Dan yang bersangkutan tidak menentukan nilai nominal dan sehari-hari bisa mendapatkan sebesar Rp 100 ribu-Rp Rp 150 ribu," jelas Putu.
Sebelumnya diketahui, saat penangkapan, tersangka sempat mengoordinir para pelaku agar bisa terbebas dari tuduhan ketika ditangkap Polres Pelabuhan Tanjung Priok.
Zainul dijerat dengan Pasal 368 juncto 55 KUHP. Lebih lanjut, polisi masih mencari tahu sudah berapa lama ia melakukan pungli.
Puluhan diamankan
Dilansir dari Tribunnews.com Sabtu (12/6/2021), Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan, pihaknya telah mengamankan puluhan pelaku pungli, tak lama setelah keluhan sopir truk disampaikan kepada Jokowi.
"Yang kami amankan ini total ada 49 orang, di situ perannya masing-masing dengan kelompok masing-masing," kata Yusri di Mapolres Metro Jakarta Utara, Jumat (11/6/2021).
Yusri menceritakan, 49 pelaku pungli tersebut sebagian besar ditangkap jajaran Polres Metro Jakarta Utara, di mana 28 orang di antaranya dari dua perusahaan, yakni PT DKM dan PT GFC.
Sementara 14 pelaku lainnya adalah mereka yang tertangkap tangan melakukan pungli di jalanan di sekitaran Pelabuhan Tanjung Priok.
"Kemudian juga dari Polsek Cilincing enam pelaku, dan Polsek Tanjung Priok ada delapan pelaku," ungkap Yusri.
Tidak ketinggalan, aparat dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok menangkap tujuh pelaku pungli di dalam kawasan Jakarta International Container Terminal (JICT).
Setelah ditangkap, puluhan pelaku tersebut lalu diamankan ke Mapolres Metro Jakarta Utara dan Mapolres Pelabuhan Tanjung Priok, untuk diproses lebih lanjut.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung menelepon Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, setelah mendengar keluhan para sopir kontainer di perbatasan Dermaga JICT dan Terminal Peti Kemas Koja, Kamis (10/6/2021).
Para sopir tersebut mengeluhkan banyaknya pungutan liar alias pungli, dan premanisme di sekitar pelabuhan.
Awalnya, Presiden mendengarkan curhatan para sopir mengenai kendala kerja di saat pandemi seperti sekarang ini.
Saat mendengar adanya beberapa sopir yang mengeluhkan maraknya pungli dan premanisme, Presiden lantas memanggil ajudannya, Kolonel Pnb Abdul Haris.
Presiden meminta ajudannya itu menghubungi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui telepon.
Saat telepon tersambung, Presiden langsung meminta Kapolri menyelesaikan masalah tersebut.
"Pak Kapolri selamat pagi," sapa Presiden.
"Siap, selamat pagi Bapak Presiden," jawab Kapolri di ujung telepon, dikutip dari Sekretariat Presiden.
"Enggak, ini saya di Tanjung Priok, banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar di Fortune, di NPCT 1, kemudian di Depo Dwipa."
"Pertama itu," jelas Presiden.
"Siap," jawab Kapolri.
"Yang kedua, juga kalau pas macet itu banyak driver yang dipalak preman-preman."
"Keluhan-keluhan ini tolong bisa diselesaikan. Itu saja Kapolri," ujar Presiden,
"Siap Bapak," jawab Kapolri.
Presiden mengatakan, dirinya sudah menangkap situasi yang ada dan apa yang diinginkan oleh para sopir kontainer.
Presiden juga menegaskan dirinya akan terus mengikuti proses ini sehingga keluhan-keluhan yang disampaikan bisa diselesaikan.
"Perintahnya ke Kapolri biar semuanya jelas dan bisa diselesaikan di lapangan."
"Nanti akan saya ikuti proses ini."
"Kalau keluhan-keluhan seperti itu tidak diselesaikan, sudah pendapatannya sedikit, masih kena preman, masih kena pungli, itu yang saya baca di status-status di media sosial."
"Keluhan-keluhan seperti itu memang harus kita selesaikan dan diperhatikan," paparnya.
Sudah Berlangsung Lama
Dewan Penasihat Federasi Buruh Pelabuhan Indonesia, Ilhamsjah, mengungkapkan praktik pemalakan oleh preman di Tanjung Priok, Jakarta Utara, telah terjadi sejak puluhan tahun.
"Ini bukan berita baru, ini persoalan yang sudah terjadi puluhan tahun," kata Ilham dalam wawancara dengan Kompas TV, Jumat (11/6/2021).
"Paling tidak saya sudah terlibat dalam menghadapi persoalan pungli ini sejak tahun 2000. Waktu itu sampai ada pemogokan menutup pelabuhan," sambungnya.
Ilhamsjah menceritakan, ada banyak tahapan pungli yang dialami para sopir.
"Itu tahapan pertama dia keluar dari garasi dia itu sudah ada pungli. Jadi pungli pertama itu pungli yang dilakukan di jalan," kata Ilhamsjah.
Ia mengungkapkan, seorang sopir harus mengeluarkan setidaknya Rp 45.000 per hari untuk pungli.
Berdasarkan data yang dia himpun sebelum masa pandemi Covid-19, setidaknya ada 12.000 lebih kontainer yang beroperasi di Pelabuhan Tanjung Priok.
Jika dirata-rata, setidaknya ada 540 juta uang sopir yang menguap di jalan tersebut.
Sedihnya, kata dia, uang pungli itu harus dipotong dari penghasilan para sopir truk. Padahal, sopir tak memiliki penghasilan banyak.
"Uang yang dikeluarkan oleh sopir untuk pungli itu harusnya uang yang bisa dia bawa pulang untuk anak istrinya," ujar Ilhamsjah.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendapat laporan mengenai pungli yang kerap terjadi di kawasan pelabuhan Tanjung Priok dari para sopir truk kontainer pada Kamis lalu, saat berkunjung ke kawasan tersebut.
Usai mendengar keluhan itu, Jokowi langsung menelpon Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Di hadapan para pengemudi truk kontainer, Jokowi meminta Kapolri menindak kriminalitas yang ada di kawasan Terminal Pelabuhan Tanjung Priok.
Sehari setelahnya, polisi langsung mengumumkan penangkapan puluhan pelaku pungli di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. Puluhan orang yang ditangkap itu merupakan karyawan perusahaan hingga preman yang biasa menjalankan aksi pungli di kawasan industri tersebut.
"Dari Polres Utara mengamankan 42 orang dari dua TKP. Kemudian Polsek Cilincing dan Tanjung Priok mengamankan enam dan delapan orang. Juga Polres Metro Tanjung Priok atau KP3 mengamankan tujuh orang," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, kemarin.(BG/TNC/KPC)
