SIMALUNGUN-BERITAGAMBAR :
Puluhan Pangulu (Kepdes) bersal dari berbagai kecamahan se Kab. Simalungun yang tergabung dalam Keluarga Besar Pangulu se-Simalungun (KBPS) melakukan aksi unjuk rasa ke kantor DPRD dan Kantor Bupati Simalungun, di Pamatangraya, Senin (22/11).
Para Pangulu menuntut agar Pemkab Simalungun tidak menunda pelaksanaan Pemilihan Pangulu Nagori (Pilpanag) dan harus dilaksanakan serentak pada tahun 2022, karena tidak ada alasan yang mendasar untuk penundaan Pilpanag tersebut.
"Pilpanag harus tetap terlaksana sesuai jadwal ditetapkan pada tahun 2022. Tidak ada alasan yang mendasari penundaan oleh Pemkab Simalungun," teriak Raslan Purba, kordinator aksi saat berorasi.
Dikatakan Raslan Purba yang juga sebagai Pangulu Nagori Ambarisan, Kecamatan Sidamanik, bahwa alasan penundaan Pilpanag sebagaimana disampaikan Asisten I dan Plt Kepala BPMN (Badan Pemerintahan Masyarakat Nagori), Sarimuda Purba, kepada pihaknya selaku Ketua KBPS, karena pandemi Covid-19 sangat tidak relevan, mengingat vaksinasi di Simalungun masih terus berlangsung.
Kemudian alasan keterbatasan anggaran juga menurut Raslan tidak relevan, karena anggaran untuk Pilpanag sudah disusun dan sudah dimasukan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022.
" Pilpanag harus tetap digelar tahun 2022. Alasan penundaan tidak jelas, katanya masalah keterbatasan anggaran, padahal anggarannya sudah disusun dan dianggarkan sekitar Rp 16 miliar," tandas Raslan.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Simalungun Sastra Joyo Sirait, yang menerima kedatangan para pangulu yang unjuk rasa, mengatakan, bahwa penundaan Pilpanag belum final.
Politisi Partai Gerindra itu juga mengaku tidak mengetahui, terkait informasi penundaan Pilpanag dan akan melakukan komunikasi dengan fraksi lain, untuk memperjuangkan gelaran Pilpanag di Tahun 2022. Dia juga tidak setuju atas usulan Bupati Simalungun terkait penundaan Pilpanang.
" Secara pribadi saya tidak setuju atas pengusulan penundaan Pilpanag yang dilakukan Pemkab Simalungun," ujar Sastra yang disambut aplaus para pangulu.
Setelah menggelar aksi di DPRD, kemudian para Pangulu dari beberapa nagori itu bergerak mendatangi Kantor Bupati. Di kantor bupati para Pangulu secara bergantian menyampaikan orasi, menginginkan pertemuan langsung dengan bupati.
Namun, karena bupati tidak berada di tempat, kehadiran pengunjuk rasa hanya diterima Asiaten I Pemerintahan dan Kesra dan Plt. Kepala BPMN, Sarimuda. Begitu mengetahui bahwa pejabat yang akan menerima adalah Sarimuda, para Pangulu keberatan. Karena menurut pengunjuk rasa, Sarimuda tidak bisa memberi jawaban pasti.
Dengan tidak hadirnya Bupati kehadapan para Pangulu, Raslan selaku Ketua KBPS dan kordinator aksi mengaku kecewa, dan meminta ada jawaban bupati terhadap tuntutan mereka.
" Kita tunggu sampai sore jawaban dari Bupati, jika tidak ada, kami akan datang kembali ke tempat ini dengan massa yang lebih besar" tegas Raslan.
Sementara, informasi yang diperoleh dari pihak BPMN Pemkab Simalungun, bahwa jumlah nagori yang akan menggelar Pilpanag serentak adalah sebanyak 248 nagori (desa). Sebelumnya, pelaksanaan Pilpanag dijadwalkan digelar 2022 tahun depan. Namun rencana penundaan Pilpanag muncul setelah adanya arahan bupati ke BPMN untuk menunda pelaksanaan Pilpanag dimaksud. Sedangkan alasan penundaan karena Pandemi Covid-19 masih melanda nusantara termasuk Kabupaten Simalungun.(BG/MS)
