 |
| Bupati Humbang Hasundutan, Dosmar Banjarnahor. |
HUMBAHAS-BERITAGAMBAR :
Mal layanan publik akan di bangun di Kab. Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara, pada awal tahun 2022. Pusat layanan publik ini direncanakan dibangun di Jl. Sisingamangaraja, ex Kantor Camat Doloksanggul, dengan biaya sekitar Rp 7,9 miliar lebih dari APBD Humbahas TA 2022.
Bupati Humbahas, Dosmar Banjarnahor mengatakan, pembangunan mal layanan publik ini sebagai komitmen Pemkab Humbahas dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik yang saat ini kerap menjadi sorotan masyarakat kepada birokrasi jajaran pemerintah dalam memberikan pelayanan publik.
“Sistem prosedur pelayanan yang berbelit-belit, keberadaan instansi layanan publik yang tersebar dan tidak terintegrasi, ketidakpastian waktu dan biaya yang diakibatkan, serta pelayanan yang terlalu prosedural dan tidak profesional maka pemerintah membuat suatu inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pembangunan mall pelayanan publik,” terang Dosmar.
Dijelaskan, dalam mal pelayanan publik akan tergabung instansi Pemkab Humbahas yang mengurusi perijinan dan layanan dokumen, instansi Pemprovsu, instansi vertikal dan BUMN/BUMD.
“Mal pelayanan publik itu bertujuan, mengintegrasikan berbagai jenis pelayanan publik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun BUMN/BUMD dalam satu gedung. Menyederhanakan persyaratan, prosedur dan sistim pelayanan publik. Meningkatkan komitmen kerjasama dan sinergi antara penyelenggara pelayanan dalam rangka penyediaan, pemamfaatan dan pengembangan layanan publik. Memberikan kemudahan serta meningkatkan kualitas layanan publik yang transparan, akuntabel, bebas dari pungli dan percaloan,” tukasnya.
Terpisah, Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Humbahas Anggiat Simanullang melalui Kasi Pembangunan Infrastruktur dan Kualitas Kawasan Permukiman, Samuel Butarbutar di ruang kerjanya, membenarkan rencana pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) di daerah itu pada awal tahun 2022.
Bangunan MPP ini direncanakan didesain dengan langgam arsitektur etnik modern yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang representative, dengan fasilitas sarana parkir untuk pengunjung dan bus bandara, pelabuhan dan pariwisata, lobby dan coustumer service, tempat dan mesin antrian, ruang tunggu tempat multimedia gerai/counter layanan, fasilitas dan layanan difabel, ruang balai nikah, ruang laktasi, ruang kantin, ruang baca dan digital library, ruang bermain anak, ATM center, jaringan internet, serta ruang kantor dan ruang rapat untuk MPP.
Ditambahkan, bangunan MPP ini juga akan dijadikan sebagai pusat informasi dan pelayanan investasi serta menjadi pusat informasi dan pelayanan pariwisata di Kab. Humbahas dan KSPN Danau Toba sebagai super prioritas pariwisata nasional.
Lebih jauh, kata Samuel, instansi Pemkab yang direncanakan bergabung pada MPP ini adalah, Dinas PMP2TSP, Dinas Dukcapil, BPKPAD, Dinas PUPR, Dinas LH, Dinas PKP, Dinas Kesehatan dan UPT SPAM. Instansi Pemprovsu, Samsat Doloksanggul. Instansi Vertikal, KP2KP Doloksanggul, UKK Imigrasi, BPN, KUA/Kementrian Agama. Instasni BUMN/BUMD, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PLN, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Telkom.
Pembangunan pelayanan pubik ini berbedoman dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2121 tentang Pentelenggaraan Mal Pelayanan Publik, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahaun 2017 tentang Pelayanan Mal Pelayanan Publik.
“Kita sudah study tiru ke Sragen, Salatiga, dan Surakarta. Mereka sudah menerapkan mal pelayanan publik. Di sana kita sudah melihat langsung bagaimana sistem dan penerapannya, maka kita membuat desain khas rumah batak dan ini nantinya menjadi salah satu kantor ikon Humbahas. MPP ini di Humbahas akan menjadi yang pertama di Sumatera Utara,” pungkasnya. (BG/AS)
