 |
| Kadis Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Ismail Lubis saat bersalaman dengan Gubernur Sumatera Utara H Edy Rahmayadi. |
MEDAN-BERITAGAMBAR :
Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo pada Selasa (11/1/2022) melalui kanal YouTube Sekretaris Presiden mengumumkan bahwa vaksin dosis ketiga atau booster yang akan diberikan kepada masyarakat dipastikan gratis.
Dijelaskan Presiden Jokowi, adapun yang saat ini menjadi prioritas adalah tenaga kesehatan (nakes), lansia dan kelompok rentan lainnya.
Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Sumatra Utara, Ismail Lubis menyebutkan bahwa di Provinsi Sumut ada 11 kabupaten/kota yang masyarakatnya sudah bisa mendapatkan vaksin booster.
"Booster 11 kabupaten/kota yang sudah bisa melakukan," kata Ismail, Rabu (12/1).
Ia mengungkapkan salah satu daerah yang bisa melaksanakan vaksinasi booster yakni Kota Medan.
Adapun syarat suatu daerah dapat melakukan vaksin booster, yakni penyuntikan vaksin Covid-19 dosis pertama sudah 70 persen dan dosis kedua 60 persen.
"Medan salah satunya. Syarat vaksinasi booster jika dosis pertama sudah mencapai 70 persen dan dosis kedua 60 persen," ungkap mantan Kadiskes Mandailingnatal itu.
Ditambahkan Ismail, saat ini pihaknya masih melakukan rapat virtual dengan Menteri Kesehatan membahas tentang petunjuk teknis terkait pelaksanaan vaksinasi booster di Sumut.
"Kita lagi mendengar arahan dari Menkes ya. Besok (Rabu) kita sampaikan detailnya," ujarnya.
Sementara secara menyeluruh, penyuntikan vaksin dosis pertama di Sumut telah mencapai 78,30 persen.
Namun untuk vaksin dosis kedua, masih ada kabupaten/kota yang capaian berada di bawah 60 persen dan itu akan terus mereka kejar, agar persentase vaksinasinya terus meningkat.
Sementara itu, sebagai informasi syarat masyarakat bisa mendapatkan vaksin booster yakni berusia 18 tahun ke atas dan telah mendapatkan vaksin dosis kedua dengan jangka waktu lebih dari enam bulan.
Penyuntikan booster ini penting dilakukan demi meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat, mengingat Covid-19 terus bermutasi.
Di samping juga masyarakat diminta untuk tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan (prokes).
