 |
| Ketua DPD PDI-P Sumut, Rapidin Simbolon. |
MEDAN-BERITAGAMBAR :
Miris dan sangat disayangkan, bahwa Pemkab Samosir belum menyerahkan SK pengangkatan 746 Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Formasi 2021, terdiri dari CPNS, Penyuluh Pertanian Lapangan dan P3K (Tenaga Guru).
Ungkapan itu disampaikan Ketua DPD PDIP Sumut Rapidin Simbolon, Rabu (29/6) saat mengetahui Informasi belum diangkanya ratusan CASN menjadi ASN karena kekurangan anggaran.
Melihat keadaan di Samosir, sebanyak 746 CASN yang sudah dinyatakan lulus sebagai ASN dan sudah lengkap pemberkasannya tidak kunjung tiba pengangkatannya.
Alasan penundaan pengangkatan pun dikarenakan anggaran yang tidak mencukupi, padahal ini adalah perintah undang-undang harus diangkat dan mengabdi untuk negara,"ujar Rapidin mantan Bupati Samosir 2016-2021 itu.
Ironisnya pembayaran anggaran yang melanggar undang-undang, sebagaimana yang sudah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bisa tersedia seperti :
1. Pembayaran Gaji TBPP 7 x Rp17 juta/bulan = 119 juta x 12 = Rp 1,428 miliiar
2. Sewa hotel utk rumah dinas = Rp40 juta × 12 = Rp 480 juta
Pembangunan rumah dan pemeliharannya Rp. 3 milliar
"Inilah salah satu contoh kebijakan yang bodoh, hanya demi memperkaya diri dan kroni-kroninya,"ungkap nya.
"Oleh karena itu, Bupati Samosir harus segera mengangkat CASN itu, sebab mereka sangat mengharapkan pekerjaan itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari secara pribadi dan sanak keluarganya,"ketusnya.
Sebelumnya diberitakan Tes penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (ASN), CPNS Umum 261, 64 Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan 421 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih menghadapi sejumlah masalah.
Setelah mengikuti tes dengan model Computer Assisted Test (CAT), ternyata mereka yang lolos tes CPNS dan PPPK belum bisa bekerja meskipun sudah melewati pertengahan tahun anggaran karena masalah gaji.
Demikian disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Samosir Rohani Bakkara kepada Wartawan, Selasa (28/6).
"Kemarin saya baru pulang dari Jakarta, mengikuti rapat terkait keterlambatan pengangkatan CPNS dan P3K formasi 2021 dengan Menpan RB dan Menteri Keuangan,"jelasnya.
Pemkab Samosir belum bisa mengangkat yang sudah lulus seleksi karena anggaran dari Kementerian Keuangan hanya Rp200 juta padahal, untuk kebutuhan gaji pegawai Samosir yang akan diangkat (kurang lebih 742 orang-red) mencapai Rp18 Miliar,"jelas Rohani.
Kebutuhan uang Rp18 Miliar untuk membayar gaji Pegawai yang akan dilantik.
Ketika ditanya solusinya dari mana sumber keuangan untuk membayar gaji pegawai baru, Rohani menjawab akan menyampaikan permasalahan ini kepada Bupati.
"Hal ini akan kita sampaikan kepada Bupati Samosir, mencari solusi, karena kita tidak bisa menunda-nunda pengangkatan CPNS, P3K dan PPL,"ujarnya.
(BG/TS)
