ASLABINFRASTRUKTURNEWSPOLITIKSUMUT

Ribuan Masyarakat Unras ke Kantor Bupati Labura, Tuntut Perbaikan Jalan Gunting Saga-Kualuh Leidong

Kamis, 27 Oktober 2022, 13:35 WIB
Last Updated 2022-10-27T08:25:31Z

 

Massa Aksi memasang spanduk di gapura jalan masuk kantor Bupati Labura, Kamis (27/10). 



AEKKANOPAN-BERITAGAMBAR : 

Seribuan warga yang tergabung dari empat kecamatan yang menamakan dirinya Gerakan Pemuda Peduli Pembangunan (GP3) menuntut segera dilakukannya perbaikan jalan Gunting Saga - Kualuh Leidong menggelar aksi demonstrasi di halaman kantor Bupati Labuhanbatu utara (Labura), Kamis (27/10).


Dalam aksinya, massa GP3 yang berasal dari Kecamatan Kualuh Hulu, Kualuh Selatan, Kualuh Hilir dan Leidong ini meminta kepada pemerintah daerah (Pemkab ) Labura dan DPRD agar segera memberikan solusi mengatasi kondisi jalan yang kini sudah tidak layak dilalui.


Bahkan, peserta aksi meminta pada Pemkab Labura segera mengambil tindakan, tanpa menunggu pengesahan anggaran APBD 2023, mengingat dalam beberapa bulan ke depan warga masyarakat akan memasuki masa panen raya.



Kordinator aksi, Tagor Tampubolon, pada orasinya menyampaikan akibat kondisi jalan yang tidak layak dilalui, saat ini warga bukan saja kesulitan mengeluarkan hasil pertaniannya, namun telah merenggut korban jiwa akibat sulitnya akses jalan untuk dilewati.


"Sudah puluhan tahun jalan Gunting Saga -Kualuh Leidong ini rusak parah dan tidak ada perhatian yang serius dari pihak pemerintah daerah, bahkan dalam beberapa bulan terakhir ada korban jiwa ibu yang sedang hamil serta seorang ibu yang sakit dijalan tersebut, akibat sulitnya melalui jalan tersebut saat hendak dibawa ke rumah sakit, " ujar Tagor.


Untuk itu massa aksi meminta kepada Bupati dan DPRD agar memprioritaskan pembangunan ke depan di daerah pesisir, khususnya dalam perbaikan infrastruktur jalan.



Menanggapi pemintaan massa aksi, Bupati Labura, Hendriyanto Sitorus, yang menerima massa aksi dengan duduk bersama di halaman kantor Bupati menyampaikan, jika ditahun 2023 pemkab Labura telah mengalokasikan anggaran Rp102 miliar khusus perbaikan jalan di daerah Hilir dan Leidong.


Hendriyanto Sitorus menjelaskan jika pada tahun 2021 pihaknya telah mengajukan anggaran untuk infrastruktur di wilayah hilir dan leidong, akan tetapi ada problem terkait pengesahan APBD 2022 sehingga anggaran tersebut tidak dapat terealisasi.


Direncanakan, anggaran Rp102 miliar tersebut akan di peruntukkan untuk perbaikan dan peningkatan jalan Sialang Taji menuju Kualuh Leidong sepanjang 40 kilometer dan sisanya untuk perbaikan jalan yang ada wilayah Kualuh Hilir dan Leidong.



"Tahun 2023 sudah dianggarkan sebesar Rp102 miliar dan saat ini sedang di bahas oleh DPRD, untuk itu saya meminta kepada pihak DPRD agar mengundang masyarakat atau kordinasi aksi, untuk ikut dalam rapat pembahasan, agar memastikan anggaran yang telah disiapkan oleh pemkab Labura dapat terealisasi, " ucap Hendriyanto.


Bupati Labura ini juga berjanji dalam waktu dekat akan melakukan perbaikan dibeberapa titik ruas jalan yang sulit dilalui secara swadaya dengan melibatkan seluruh pengusaha yang memakai badan jalan tersebut untuk aktifitas usahanya.


Hendriyanto Sitorus juga menegaskan, jika saat ini Pemkab Labura telah memberikan imbauan kepada seluruh pengusaha di daerah tersebut, sementara ini tidak mengoperasikan truk yang bermuatan diatas kapasitas jalan, sampai badan jalan selesai diperbaiki.


Tak hanya menyoroti tentang jalan, Tigor Tampubolon juga menyinggung tentang panton penyebarangan di Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir yang saat ini berhenti beroperasi.


" Mengingat panton yang berada di Kuala bangka merupakan kebutuhan primer dark masyarakat, untuk itu kita minta kepada Bupati Labura agar segera mengoperasikannya kembali, karena panton tersebut merupakan salah satu akses utama warga, " tambah Tigor.


Menjawab hal ini, Hendriyanto Sitorus, dengan tegas menyampaikan jika pemberhentian aktifitas panton penyeberangan warga karena ada sejumlah hal yang belum sesuai prosedur untuk pengoperasiannya.


Disampaikannya, setelah dilakukan audit, ada ketidak sesuaian nomor seri mesin panton yang dioperasikan dengan spesifikasi mesin yang tercatat di aset Pemkab, selain itu kondisi lantai panton sudah keropos serta belum adanya pekerja yang memiliki sertifikat tekong untuk mengemudinya.


"Sementara ini panton tersebut kita stop adalah untuk menjaga keselamatan warga yang memakainya, saat ini kita sedang lakukan perbaikan dan pengadaan mesin yang baru, setelah semua terpenuhi kita akan mengoperasikan kembali panton tersebut, " ucap Hendri. (BG/LBU)





TRENDINGMore