DAERAHNEWSSUMUT

Tebingtinggi Canangkan Zona Integritas Menuju WBK Dan WBBM

Selasa, 04 April 2023, 07:27 WIB
Last Updated 2023-04-04T00:27:47Z

 

Pj Wali Kota Tebingtinggi, Muhammad Dimiyathi, S.Sos, M.TP saat menandatangani fakta integritas pembangunan zona integritas bebas WBK dan WBBM



TEBINGTINGGI-BERITAGAMBAR : 

Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi mencanangkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pemko Tebing Tinggi, Senin (3/4) di aula Balai Kota.


Deklarasi ZI-WBK ini diperkuat dengan penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama oleh Kepala OPD dan Camat se-Kota Tebing Tinggi disaksikan Pj Wali Kota Tebing Tinggi Muhammad Dimiyathi, S.Sos, M.TP, Plt Sekdako Drs Bambang Sudaryono dan perwakilan dari FKUB Kota H Hasyim Siregar, perwakilan FKM Kota Drs Zulfan Kurniawan serta Ketua DMI Kota Ustadz. H Agusnul Khoir.


Pj Wali Kota mengatakan, menuju WBBM adalah integritas dan komitmen dari pimpinan masing-masing unit kerja atau OPD, dimana untuk turunan jajaran di bawah akan lebih mudah untuk melaksanakannya.


“ WBBM pertama yang saya mintakan bisa dicanangkan tahun ini adalah OPD yang pelayanan, bersentuhan langsung dengan mayarakat, antaranya Disdukcapil, DPMPTSP, Dinas Perpustakaan, BPKPD, Puskesmas, Kantor Camat dan Kantor Lurah”, pinta Pj Wali Kota.


Lanjut Pj Wali Kota, hal ini agar menjadi perhatian para Kepala OPD dan para Camat serta kepada Inspektorat untuk memberikan bimbingan advokasi ke masing-masing OPD.


“ Semoga kegiatan kita hari ini, apalagi di bulan Ramadhan benar mendapat ridho dari Allah SWT untuk bisa memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat”, ujar Pj Wali Kota.


Dalam laporan panitia pelaksana yang disampaikan Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan III Riza Eiflal, mewakili Kepala Inspektorat, bahwa maksud dan tujuan kegiatan ini dilaksanakan adalah untuk pengusulan dan evaluasi Zona Integritas 2023, pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM tahun 2023 di Pemko Tebing Tinggi yang dilakukan oleh tim penilai nasional. Dalam hal ini Kementerian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.(BG/TT)


 

TRENDINGMore