 |
| Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin menghadiri peluncuran Government Technology (GovTech) Indonesia yang bernama INA Digital di Istana Negara, Jakarta. |
MEDAN-BERITAGAMBAR :
Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin menghadiri peluncuran Government Technology (GovTech) Indonesia yang bernama INA Digital di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2024).
Peluncuran platform layanan publik digital terintegrasi tersebut dilakukan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo.
“Hari ini kita menghadiri peluncuran GovTech yang bernama INA Digital, fungsinya memadukan layanan digital pemerintah yang selama ini tersebar di banyak aplikasi, Pemprov Sumut sendiri telah memiliki SADA INA atau Satu Data (SADA) Indonesia (Ina), idenya sama dengan INA digital ini, yaitu menyatukan semua aplikasi ke dalam satu wadah, untuk mempermudah masyarakat mendapatkan layanan,” kata Hassanudin, usai peluncuran.
SADA INA tersebut merupakan upaya Pemprov Sumut, untuk mempercepat transformasi digital untuk birokrasi dan pelayanan publik. Pemprov Sumut berkomitmen untuk terus melakukan percepatan dan integrasi seluruh data Pemprov dan pemerintah daerah agar menjadi satu wadah.
“Kita terus komit, kebut transformasi digital, kita juga mengintegrasikan data Pemerintah Provinsi dan Pemkab/Pemko, kita upayakan agar semuanya menjadi satu,” kata Hassanudin.
Selain SADA INA, Pemprov Sumut juga melakukan berbagai upaya percepatan transformasi digital lain, seperti pembayaran pajak kendaraan melalui e-Samsat, simitrasumut.com, perpustakaan digital, memberikan pelatihan program fast track untuk 1.000 UMKM. Upaya yang dilakukan Pemprov dan pemerintah daerah lain di Sumut, juga menjadikan Indeks Daya Saing Digital Sumut sekarang masuk 10 besar nasional.
Dalam sambutannya, Presiden RI Joko Widodo mengatakan pentingnya integrasi berbagai aplikasi dan layanan digital pemerintah ke dalam portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Presiden juga menyebut, saat ini ada 27.000 aplikasi yang ada di lingkup pemerintah, dari pusat sampai daerah, yang perlu diintegrasikan.(BG/SMG)
