NEWSOPINIPOLITIKSAMOSIRSUMUT

Masyarakat Samosir Harus Tolak Calon KDh Anggarkan Politik Uang

Minggu, 16 Agustus 2020, 15:19 WIB
Last Updated 2020-08-16T08:31:39Z
ilustrasi/net
Warga Kabupaten Samosir, pada Pilkada Samosir 2020,  harus lebih jeli menentukan pilihan Kepala Daerah (KDh) yang memimpin suku Batak (Anak ni Raja dan Boru ni Raja) berani menolak politik uang (money politic).

Khusus untuk Pilkada Serentak 2020 di Samosir, masyarakatnya yang condong tegas dan lebih terbuka dalam menyampaikan pilihan, saatnya harus berani menolak politik uang.

Dulu (1998-red) kita menantang era Soeharto karena KKN. Tanpa dilandasi akhlak yang baik bagaimana lahir pemimpin yang baik.

Bagiamana membangun cita cita mensejahterakan rakyat kalau harus  mengeluarkan ongkos politik sangat besar dan tentunya akan merugikan masyarakat itu sendiri.

Masyarakat Samosir harus menyadari tantangan ke depan tidak saja persoalan perekonomian secara Nasional, tapi juga partisipasi politik khususnya kita warga Samosir harus ikut membangun demokrasi yang sehat agar kelak anak cucu kita tidak terpatron dengan money politics.

Kepada masyarakat pemilih sangat pentingnya diberitahu bahwa, rekam jejak yang baik Calon itu sangat menentukan kemajuan daerah itu.

Tentu punya syarat syarat formal. Lihat rekam jejak, jangan mau kampanye baru membela rakyat, itu sudah tidak harus dipilih.

Para calon-calon dalan Pilkada tidak melakukan kampanye bohong. “Jangan lakukan kampanye pembohongan. Sekali kita berbohong akan selanjutnya, dan menjadikan kita pembohong.

Diharapkannya, Pilkada kabupaten Samosir, 9 Desember 2020 nanti, dapat memilih pimpinan yang dapat memilih yang bukan calon menganggarkan money politic, tetapi lihat kinerjanya sebelumnya.

Semoga masyarakat Samosir bisa. Lihat rekam jejak, jangan memilih karena dengan kata kata, lidah ini tidak bertulang. Janji tinggal janji kalau ongkosnya besar. Waktu menjabat sulit mensosialisasikan janjinya,”. (Tumpal Sijabat)

TRENDINGMore