 |
| Ketua DPP PDI Perjuangan, Arteria Dahlan didampingi Calon Bupati Samosir Rapidin Simbolon, menggelar konprensi pers di Kantor DPD PDIP Sumut. |
SAMOSIR-BERITAGAMBAR.COM
Ketua DPP PDI Perjuangan, Arteria Dahlan meminta Pasangan Calon (Paslon) Bupati Samosir, Vandiko Timoteus Gultom-Martua Sitanggang (Vantas) harus didiskualifikasi.
Hal itu harus diambil KPU karena pihaknya menemukan bukti terjadi praktik politik uang dalam Pilkada Samosir 2020 di 9 kecamatan dan 134 desa/kelurahan.
"Vandiko harus didiskualifikasi dan penyelenggara pemilu harus menunda penetapan pemenangan pemilu di Samosir, " kata Arteria Dahlan.
Selain menunda penetapan pemenang dan mendiskualifikasi pasangan Vantas, DPP PDI Perjuangan juga meminta Mabes Polri segera memeriksa Kapolres Samosir, AKBP M Saleh yang membiarkan maraknya politik uang. Pasalnya, calon yang mereka usung, Rapidin Simbolon, yang juga sebagai Bupati Samosir sudah menyampaikan maraknya politik uang kepada Kapolres.
"Yang pasti kami dari DPP PDI Perjuangan meminta DKPP memeriksa seluruh Komisioner KPU Samosir dan Bawaslu Samosir. Kami menduga kedua lembaga ini ada persekongkolan dalam penyelenggaran Pilkada di Samosir," tambahnya.
Bahkan, Arteria juga meminta supaya PPATK juga memeriksa aliran rekening para tim pemenangan hingga para anggota DPRD Samosir yang mendukung pasangan Vandiko Gultom-Martua Sitanggang.
Sementara itu, Rapidin Simbolon saat diminta keterngannya menerangkan semua proses yang berjalan sepenuhnya diserahkan kepada DPP PDI Perjuangan.
Kalah di Kabupaten Samosir, PDI Perjuangan Sumatra Utara (Sumut) menduga ada praktik politik uang yang terjadi dalam Pilkada Samosir 2020. "Ada dua kabupaten yang kami duga melakukan praktik politik uang, yakni Samosir dan Karo. Di Samosir bahkan praktik politik uang itu berlangsung massif dan jumlahnya sampai Rp 100 miliar. Ada yang dibayar sampai Rp 1 juta per kepala," kata Ketua DPD PDIP Sumut, Djarot Saiful Hidayat.
Dikatakan Djarot, pihaknya memiliki data terkait itu dan timnya sedang melakukan investigasi. "Ada dua kabupaten yang kami duga melakukan praktik politik uang, yakni Samosir dan Karo. Di Samosir bahkan praktik politik uang itu berlangsung massif dan jumlahnya sampai Rp 100 miliar. Ada yang dibayar sampai Rp 1 juta per kepala," kata Djarot.
Pasangan Vantas, melalui Martua Sitanggang mengatakan, dengan sistem politik sekarang ini, mana ada calon kepala daerah yang tidak mengeluarkan duit. Apalagi, dalam Pilkada Samosir, mereka berstatus penantang. Yang mereka lawan adalah pasangan petahana.
Kata Martua, duit itu dibutuhkan untuk melobi partai politik guna memberikan dukungan. Selain itu juga biaya sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, bersama pasangannya Vandiko, mereka membagikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka Natal berupa paket sembako dan bantuan beras 5 kg per jiwa kepada masyarakat yang terkena dampak penyebaran virus corona atau Covid-19.(BG/Rel)
