NEWSSAMOSIRSUMUT

Dua Anggota DPRD Samosir Dari F-PDIP Gentleman, Hadir Temui Masyarakat yang Mendemonya

Rabu, 05 Oktober 2022, 15:44 WIB
Last Updated 2022-10-05T08:44:43Z

Anggota DPRD Kabupaten Samosir, Philippus Pandiangan dari Fraksi PDIP.
 


SAMOSIR-BERITAGAMBAR :

Kehadiran Pilippus Pandiangan dan Juliman Hutabalian sebagai anggota dewan yang didemo patut menjadi bahan perhatian buat media. Sebab sangat jarang ada pejabat di Samosir mau bertemu pendemo ketika dirinya yang didemo. Seperti  Bupati Samosir Vandiko Gultom, beberapa kali masyarakat datang ke kantor Bupati melakukan demonstrasi, masyarakat tidak bertemu dengan Bupati. 


 

Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Samosir (P-APBD) Tahun Anggaran 2022 batal diparipurnakan karena 10 anggota dewan tidak hadir pada paripurna 30 September lalu. Ketidakhadiran anggota dewan tersebut menimbulkan reaksi dari sekelompok masyarakat yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Samosir. 


Ratusan orang yang mengaku Aliansi Masyarakat Samosir yang dikoordinir oleh Manginar Sitanggang alias Amco, datang ke kantor DPRD pada Senin, 3 Oktober 2022 mendemo sembilan anggota dewan dari 10 orang yang tidak hadir pada paripurna.


Delapan orang diantaranya adalah anggota dewan dari Fraksi PDIP yang sejak pembahasan anggaran sudah memprotes beberapa penggunaan anggaran yang tidak rasional dan tidak pro rakyat pada Rencana PAPBD, seperti dana untuk gaji Tim Bupati Percepatan Pembangunan (TBPP) yang di SK-kan oleh Bupati Vandiko Gultom.


Aliansi Masyarakat Samosir tersebut  juga  mendemo satu orang anggota dewan dari  Partai Golkar, Polten Simbolon. Selain ke kantor dewan, massa pendemo juga mendatangi kantor DPC Golkar  di Pangururan. 


Dari  sembilan orang yang didemo, dua diantaranya, Pilippus Pandiangan dan Juliaman Hutabalian turut hadir di kantor DPRD menerima kedatangan pendemo. Philippus Pandiangan dikecam habis-habisan oleh pendemo,  karena dianggap  sebagai penyebab gagalnya pengesahan P-APBD.  Sebab  Aliansi Masyarakat Samosir beranggapan P-APBD adalah kepentingan masyarakat Samosir. 


 

Pilippus Pandiangan mengatakan ketidakhadiran Fraksi PDIP untuk menyelamatkan uang rakyat atau APBD, supaya tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak pro rakyat seperti  menggaji TBPP.



 "Kami  tidak mau uang rakyat dimakan oleh beberapa orang. Sementara masyarakat bersakit-sakit, mereka butuh pupuk, butuh bibit.  Apapun sanksi, apapun resikonya kami terima, demi masyarakat Samosir. Itulah alasan kami, Fraksi PDIP, tidak menghadiri paripurna," tandas  Philippus Pandiangan.


Pilippus Pandiangan juga menjelaskan  bahwa sejak awal PDIP  tegas menolak adanya TBPP yang bergaji Rp 17 juta per bulan. Karena itu bukan merupakan aspirasi dari masyarakat, juga bukan hal yang mendesak untuk Kabupaten Samosir. 


 

Masih banyak  yang lebih penting untuk dianggarkan daripada menggaji TBPP ratusan juta per tahun. Oleh karena itu menurut Philippus Pandiangan, pada APBD 2022 yang diparipurnakan pada tahun 2021 lalu, PDIP walk out dari ruang paripurna karena adanya anggaran untuk 5 orang anggota TBPP.  Mesti saat itu PDIP tidak setuju tetapi anggaran itu tetap ditampung karena disetujui DPRD lewat voting. Dan kenyataannya anggaran tersebut  menjadi temuan Badan Pemeriksa  Keuangan  Republik Indonesia (BPK-RI), ungkapnya.


Salah seorang dari pendemo mengatakan, "Setuju atau tidak setuju, menolak atau menerima atau walk out dari ruang paripurna adalah hak anda sebagai anggota DPRD. Tetapi menghadiri rapat Paripurna adalah kewajiban anda sebagai anggota dewan."


Selain koordinator pendemo, beberapa anggota dewan dari pihak koalisi turut mengecam Pilippus Pandiangan karena alasan tidak menghadiri paripurna. Seolah-oleh mereka tidak pernah absen saat rapat paripurna.


 


“Semuanya anggota DPRD Samosir pernah tidak hadir, absen, jadi jangan menyudutkan Fraksi PDIP,” ujarnya.


Dia tidak membantah soal hak dan dan kewajibannya sebagai anggota dewan sebagaimana yang dikatakan pendemo pun yang dikatakan temannya sesama anggota dewan. 


 


Philippus Pandiangan dan Juliaman, bersikap lebih mengedepankan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat dan kader partai wong cilik PDIP yaitu menampung aspirasi masyarakat untuk dilaksanakan oleh pemerintah, bukan sebaliknya memaksakan kepentingan Bupati Vandiko Gultom supaya dibiayai menggunakan uang rakyat melalui DPRD seperti TBPP.


Karena tanggung jawab itulah Philippus Pandiangan hadir saat rakyat datang walaupun mendemo dirinya dan partainya. Bukan sekadar pejabat yang hanya datang saat rapat tapi sembunyi untuk urusan rakyat.


 


bahkan saat dialog dengan utusan pendemo tersebut, Philippus Pandiangan dan Juliaman Hutabalian Hutabalian tampak dan kedengaran dicecar pendemo dengan kalimat-kalimat bernada tinggi. Namun kedua orang anggota dewan atau politikus PDIP itu bersikap tenang dalam menyampaikan penjelasan. (BG/TS)



TRENDINGMore