 |
| Wali Kota Gunungsitoli Sowa’a Laoli menerima opini WTP ke-8 berturut-turut dari BPK RI Perwakilan Sumatera Utara atas LKPD Tahun Anggaran 2025 di Medan. |
MEDAN-BERITAGAMBAR :
Pemerintah Kota Gunungsitoli kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Predikat opini WTP ke-8 secara berturut-turut tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Gunungsitoli Sowa’a Laoli di Medan, Jumat (29/5/2026). Turut hadir Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Adrianus Zega, Sekretaris Daerah Andika P Laoly, serta jajaran Pemerintah Kota Gunungsitoli.
Dengan capaian tersebut, Pemerintah Kota Gunungsitoli berhasil mempertahankan opini WTP selama delapan tahun berturut-turut.
Wali Kota Gunungsitoli Sowa’a Laoli menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, DPRD, serta seluruh jajaran Pemerintah Kota Gunungsitoli yang telah bersinergi dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik.
Menurutnya, capaian opini WTP tersebut merupakan implementasi amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel.
“Opini WTP yang ke-8 kalinya berturut-turut kita raih bukanlah tujuan akhir, melainkan komitmen untuk terus melakukan perbaikan kinerja pemerintahan secara berkelanjutan,” ujar Sowa’a Laoli.
Ia menegaskan Pemerintah Kota Gunungsitoli juga berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan BPK RI guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik.
Menurutnya, capaian tersebut diharapkan dapat memotivasi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus bekerja dengan integritas demi mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045 dan Gunungsitoli Hebat.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP ke-8 kali berturut-turut itu juga diharapkan semakin memperkuat komitmen Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Opini WTP sendiri merupakan bentuk penilaian BPK terhadap pengelolaan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang dinilai telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
