 |
| Personil Polres Asahan melakukan monitoring di SPBU Jln Imam Bonjol, Kisaran, sebelum harga BBM diumumkan naik. |
KISARAN-BERITAGAMBAR :
Setelah diumumkan kenaikan harga BBM oleh Presiden RI Joko Widodo, tentunya akan memicu kenaikan inflasi, dalam situasi ini akan berdampak dengan perekonomian masyarakat.
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Asahan Danil Syahputra S.E.I, M.Si, saat berbincang dengan Waspada, Minggu (4/9) menerangkan dampak dari kenaikan BBM tentunya akan berakibat dengan daya beli masyarakat yang akan menurun, karena masyarakat akan fokus terhadap kebutuhan pokok.
"Sedangkan kebutuhan sekunder akan dikesampingkan, karena masyarakat akan mengurangi belanja barang, hal itu disebabkan harga barang akan naik," jelas Danil.
Danil mengkhawatirkan, dengan kenaikan BBM akan berdampak terhadap penurunan jumlah pekerja, karena pelaku usaha akan melakukan efisiensi dalam menghadapi inflasi yang tentunya akan lebih tinggi yang diikuti dengan turunnya permintaan konsumen.
"Yang pastinya semua sektor, baik industri, retail, otomotif dan lain-lain akan berdampak terhadap kenaikan BBM, otomatis seluruh biaya operasional akan membengkak," kata Danil.
Terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT), menurut Danil, itu boleh saja, namun menurutnya tidak berdampak signifikan kepada masyarakat.
"Yang pastinya ke depan perekonomian kita harus kita waspadai akan berdampak terhadap kenaikan harga barang maupun jasa," jelas Danil.
Sedangkan salah satu supir truk di Kisaran Sutrisno, mengatakan tentunya tidak setuju dengan kenaikan BBM, karena tentunya akan berdampak kenaikan biaya dalam transportasi, dan ini tentunya akan berdampak langsung dengan masyarakat.
"Yang jadi masalahnya, pendapatan tidak naik, sedangkan pengeluaran kebutuhan ekonomi keluarga meningkat. Pusing saya, seperti dicekik. Meskipun begitu ya harus dihadapi," jelas Sutrisno.
Sebelumnya, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi usai Rakor dengan Kemendagri tentang Pengendalian Inflasi Daerah, pada Selasa (30/8) lalu, mengatakan seluruh jajaran di Pemprovsu harus menjadikan isu pengendalian inflasi sebagai prioritas, seperti penanganan pandemi Covid-19. Dengan begitu, seluruh jajaran Pemprovsu harus menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mengatasi inflasi.
Menurut Edy Rahmayadi, tingkat inflasi Sumut periode terkini berada di angka 5,62 persen (yoy). Itu berarti lebih tinggi dari rata-rata nasional yang 4,94 persen. Adapun penyebab tingginya inflasi dipicu oleh naiknya harga beberapa komoditas. Yakni cabai merah, bawang merah, dan angkutan udara. Sesuai arahan Mendagri, Pemprovsu harus melakukan berbagai upaya strategis. Antara lain mengintensifkan komunikasi publik yang baik, mempererat sinergitas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), optimalisasi Satgas Pangan, melaksanakan gerakan tanam pangan cepat panen, serta optimalisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD).(BG/AS)
