 |
| Mardan Dilantik Ketua Koalesi Pembangunan Kependudukan Palas Berkelanjutan. |
SIBUHUAN-BERITAGAMBAR.COM
Mardan Hanafi Hasibuan, SH, MH dikukuhkan sebagai ketua umum Koalisi Pembangunan kependudukan kabupaten Padang Lawas (Palas) berkelanjutan.
Menurut Mardan, Minggu (27/12) seusai acara Pengukuhan ketua Koalesi sekaligus launching penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) kabupaten Padang Lawas.
Kata Mardan, penyusunan grand design pembangunan kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi sinkronisasi dan harmonisasi pengendalian kuantitas serta peningkatan kualitas penduduk.
Maka dengan dikukuhkannya Koalisi Kependudukan Indonesia, penataaan penyebaran, mobilitas serta penataan administrasi kependudukan bisa terwujud.
Dimana grand design pembangunan kependudukan merupakan arah kebijkan yang dituangkan dalam program lima tahunan pembangunan kependudukan untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.
Sementara GDPK itu sendiri meliputi lima aspek pembangunan kependudukan yaitu pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas penduduk, pembangunan keluarga dan pengembangan data base kependudukan.
Sedang tujuan penyusunan GDPK untuk mewujudkan kualitas penduduk dalam aspek kesehatan, pendidikan, sosial dan budaya berlandaskan iman dan taqwa sehingga mampu berdaya saing dalam mengahadapi tantangan kemajuan.
Sekaligus mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang didasari pada wawasan kependudkan dan lingkungan serta mewujudkan kesejahteraan penduduk melalui Penanggulangan kemiskinan.
Di samping perluasan kesempatan kerja dan penyedian lapangan kerja serta mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu metencanakan sumber daya keluarga.
Wakil Bupati Padanglawas, drg. H. Ahmad Zarnawi Pasaribu, CHt, MM, MSi
bahwa GDPK meliputi kebijakan pembangunan kependudukan berbasis proyeksi penduduk 2020-2045 untuk kepedulian terhadap perkembangan kependudukan yang berdampak kualitas hidup.
Karena kerusakan hutan dan lahan, sumber daya air, pendangkalan sungai, pencemaran lingkungan dan lainnya akan berdampak terhadap kualitas hidup penduduk.
Begitu juga sebaran penduduk yang kurang merata akan berdampak pada masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pemerataan pembangunan. (Net)
